Habib Syakur: Bentuk Satgas Tangkal Kelompok Khilafah Berkedok Organisasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid meminta kepada Polri untuk membentuk satuan tugas khusus menangkal gerakan penggalangan dana sosial dan dana umat yang berujung pada pendanaan penyebaran ajaran Khilafah Ibnu Taimiyah.

Syakur mengingatkan, kelompok khilafah ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk dalam menggalang dana. Mereka tidak lagi melihat apakah cara mencari dana itu halal atau haram.

"Jadi mereka menghalalkan segala cara mengambil dana dari siapa pun, tanpa peduli apakah dengan penipuan dan lain-lain, dengan kedok ibadah dan kemanusiaan," jelas Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/7).

Contohnya kan banyak, lanjut Syakur misalnya tour travel, yayasan wakaf Al-Qur'an, dan sekarang lagi heboh kasus lembaga donasi. Mereka mengalang dana hingga ratusan miliar hasil dari uang jamaah yang ditipu dengan kedok sosial kemanusiaan.

Baca juga : Tangani PMK, Pemerintah Pakai Cara Atasi Covid-19

"Itu kelompok pengasong khilafah, Memang mereka pakai filosofi wakaf Qur'an, bantuan sosial. Aplikasinya memancing orang untuk iba dan umat dicuci otaknya supaya mau menyumbang," tandas Habib Syakur.

Syakur mengaku sedih dan miris, karena agama dan nilai luhur kemanusiaan cuma dipakai kedok untuk menggalang dana bagi kelompok khilafah.

"Ini masuk penipuan khusus. Kalau polisi mau menyelidikinya ini penipuan secara khusus. Niat baik umat membantu aksi kemanusiaan dimanfaatkan dengan tidak pada tempatnya," tegas Syakur.

Lebih jauh, hal ini menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin, dari aksi penggalangan dana sosial keagamaan ini, kemudian digunakan untuk gerakan khilafah. Sebab banyak propaganda yang dilakukan pengasong khilafah dan mereka termasuk menjual nama agama.

Baca juga : Bentuk Satgas PMK, Mobilitas Hewan Ternak Di Daerah Dibatasi

"Bukan tidak mungkin, aksi Kelompok 212 juga didanai dari sana. Memang ini tak bisa dibuktikan by data, karena mereka menyusup secara halus dan tamengnya kuat, sehingga tak bisa bersentuh hukum secara langsung. Makanya pemerintah harus betul betul mencegah, mendistorsi, dan menangkal aksi kejahatan semacam ini," tandasnya.

Syakur meminta pemerintah agar mengawasi secara ketat lembaga-lembaga sosial yang berkedok aksi kemanusiaan, aksi keagamaan, serta berdalih akan menyalurkan infak zakat dan shodaqoh.

"Pemerintah harus mengawasi ini. Densus 88, TNI dan Polri saya harap bisa menindak dengan tegas kelompok ini. Artinya kepolisian harus betul-betul membuat perasaan rakyat aman nyaman dalam kehidupan sosial kemanusiaan.  lTerutama dalam sudut pandang spiritual dan moral," papar dia.

Selain membentuk satgas khusus pengawasan yayasan penggalangan dana berkedok sosial, Habib Syakur juga meminta pemerintah menutup celah kegiatan semacam itu dengan terjun langsung membantu kegiatan sosial keagamaan masyarakat.

Baca juga : Libatkan Masyarakat Lokal Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan

"Seperti misalnya, banyak Al-Qur'an yang mulai rusak, maka pemerintah kan bisa cetak Al-Qur'an dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, kemudian dibagikan ke masjid-masjid, surau, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Supaya jangan ini dijadikan lahan oleh kelompok pengasong khilafah menggalang dana. Seperti wakaf Al-Quran dan sebagainya," ucap Syakur.

Di sisi lain, dia menilai, jika memang benar para penggalang dana sosial itu adalah ulama, maka semestinya tidak akan sampai meminta-minta sumbangan ke mana-mana. Tidak mungkin mereka hidup bermewah-mewah hasil sumbangan dan belas kasihan umat.

"Ulama yang sejati tak pernah mengharapkan sumbangan donasi dari mana pun. Sebab jika dia menjalankan fungsinya sebagai ulama, pewaris para nabi, maka Allah yang menjamin rezekinya. Jadi jika ada yang mengaku ulama membutuhkan sumbangan belas kasihan dari umat, maka itu bukan ulama sejati," tutupnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.