Yang Memberatkan APBN Itu Pejabat Yang Korupsi

 Sebelumnya 
Akun @BenGzl3 mengatakan, da­na pensiun yang dikumpulkan bukan cuma ditumpuk, tapi juga dikelola seh­ingga berkembang. Lalu, kemanfaatan dana pensiunnya juga kembali kepada nasabah pension fund-nya.

“Lantas beratnya bagaimana sih? Berat kalau lembaga yang ditunjuk mengelola nggak ahli mengatur portofolio investa­si,” tuturnya.

Akun @YanHarahap mengatakan, pernyataan Pemerintah dapat melukai hati para pensiunan PNS. Padahal, tatkala masih aktif sebagai PNS, mereka juga sudah berkontribusi bagi bangsa ini.

“Kini mereka disebut membebani, untuk sesuatu yang menjadi hak mereka. Kasihan,” ujarnya.

Baca juga : Pimpinan Sidang Sakit, Pembacaan Dakwaan Korupsi Migor Ditunda

Sebagai anak seorang PNS, @Nurma_Meitha kesal dengan statement pensiunan membebani negara. Dia bilang, gaji pensiunan PNS dan TNI merupakan hasil potongan gaji tiap bulannya, dan dikelola oleh Taspen. “Kok, tiba-tiba ada omongan seperti begitu,” kata dia.

Akun @YudiSet16452924 menduga Pemerintahan ingin hidup mewah seh­ingga berpikiran pensiunan PNS hingga TNI/Polri membebani anggaran negara. “Kalau dipikir-pikir Pemerintah ini sep­erti kacang lupa kulit,” ujarnya.

Akun @Fahrihamzah menegaskan, dana pensiun berasal dari tabungan. “Bayangkan kalau bank menganggap simpanan kita sebagai beban mereka, apa nggak kacau ini,” ujarnya.

“Subsidi bensin beban, pensiunan PNS beban, BPJS beban. Apakah masyarakat Indonesia jadi beban APBN juga,” sam­bung @chunxiung.

Baca juga : Pembatasan Pertalite Bisa Hemat 60 Persen Konsumsi BBM

Sementara, @prastow menjelaskan, yang membebani keuangan negara adalah skema pembayaran dana pensiun, bukan pensiunan PNS maupun TNI. Kare@nanya, perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tersebut terkontrol.

“Yang ASN saja nggak ada yang ribut, karena mereka paham bahwa yang dipotong itu sangat kecil setiap bulan,” ungkap @buluslg.

“Hapus saja dana pensiun. Kalau nggak mau jadi PNS mundur saja. Cuma mem­bebani APBN untuk hal-hal yang tidak produktif,” timpal @QQisthan.

Akun @susipudjiastuti menyarankan Pemerintah membatasi jumlah PNS dan juga gajinya. Jangan lagi menambah atau menunda waktu pensiun PNS. Soalnya, banyak eselon 1 yang minta menunda pensiun dengan menjadi widyaiswara.

Baca juga : Pemerintah Kudu Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan BBM Bersubsidi

“Cek juga siapa tahu jumlahnya tidak benar/ada yang fiktif. Restructuring/resiz­ing organisasi PNS,” katanya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.