Dark/Light Mode

Eksklusif Dengan Menko Polhukam Prof Mahfud MD

Letupan Politik Sudah Bisa Ditakar & Diukur

Rabu, 14 September 2022 07:35 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat menerima Direktur Utama Rakyat Merdeka/CEO RM Group Kiki Iswara Darmayana, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (13/9). (Foto: Kharizal Anwar/RM)
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat menerima Direktur Utama Rakyat Merdeka/CEO RM Group Kiki Iswara Darmayana, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (13/9). (Foto: Kharizal Anwar/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang pemilu, suasana politik mulai warna warni. Informasi seliweran dan sebagian menjadi pembicaraan masyarakat. Mulai dari kasus Sambo, kenaikan harga BBM, sampai yang terbaru, isu kebocoran data para elite dan pejabat oleh seorang hacker.

Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengatakan, letupan politik itu biasa. Tapi, pemerintah sudah bisa mengukur dan menakarnya. Sehingga bisa diatasi dengan baik.

Baca juga : Mahfud: Pemilu Dan DOB Papua Butuh Koordinasi Mantap

Kemarin, Menko Polhukam menerima Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara (Direktur Utama Rakyat Merdeka/CEO RM Group), didampingi Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan/Pemimpin Umum RMid), Supratman (Ketua Dewan Kebijakan Redaksi/Kepala Riset dan Analisis), Kartika Sari (Wakil Pemimpin Redaksi), Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RMid), dan Ujang Sunda (Redaktur Eksekutif).

Mahfud yang dikenal blak-blakan, menjawab beragam informasi seru itu dengan santai tapi lugas. Berikut penuturannya:

Baca juga : Pushtanah Dukung Langkah Menko Polhukam Berantas Mafia Tanah

Menjelang Pemilu 2024, situasi politik mulai menghangat. Bagaimana antisipasi Pemerintah agar kondisi politik tetap kondusif?
Sudah pasti, setiap pemilu, bahkan setiap akan pemilu, ada konflik antar kontestan. Tetapi, sekarang sudah bagus sistemnya. Apalagi KPU sekarang independen. Saya yakin, ke depan akan lebih baik.

Jadi, gejolak akan tetap ada?
Gejolak pasti ada. Namun, sudah terukur. Kecil-kecilan. Itu konsekuensi demokrasi. Pemerintah sudah punya roadmap-nya. Ini sensitifnya di bulan ini, saat perhitungan, pengumuman. Letupan itu sudah biasa. Sudah kita ukur. Dari sudut mekanisme dan hukum, serta jaminan negara untuk pemilih, saya yakin pemilu saat ini lebih fair. Dari sudut masyarakatnya, tergantung bagaimana partai politik memberi pembelajaran. Itu yang harus diantisipasi. Parpol agar lebih dewasa bersikap.

Baca juga : Menko Polhukam: Transformasi Digital Tidak Bisa Diabaikan

Pemilu 2019 polarisasinya begitu dalam. Supaya hal itu tidak terulang di Pemilu berikutnya, bagaimana saran Bapak?
Silakan bersaing. Tetapi yang paling penting, sesudah Pemilu, polarisasi ini wajib selesai. Ini peran penting parpol. Perlu menata kesadaran bahwa ancaman kita yang lebih utama adalah korupsi dan penegakan hukum. Dan banyak urusan di luar elektoral yang lebih penting. Agar setelah pencoblosan, semua kontestan konsentrasi untuk membenahi itu.

Seberapa sulit menghilangkan polarisasi tersebut?
Pada saat kampanye, memang susah menghilangkan polarisasi. Ini bagian strategi kampanye, adu gagasan dan pertarungan merayu pemilih, tapi jangan terlampau jauh. Misalnya, saat kampanye, saya ngomong seperti ini: “hai para santri pilihlah saya, saya juga santri, juga Islam”. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai, “pilihlah saya nanti kalau menang, kita hancurkan yang bukan Islam”. Itu politik identitas yang amat salah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.