Cek Fisik Pembangunan Masjid Agung Melawi, KPK Bantu Polda Kalbar

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Penindakan Korwil IV turut membantu Polda Kalimantan Barat (Kalbar), dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan Masjid Agung Melawi, yang menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2012-2015 dan 2017. Proyek ini diperkirakan telah menyedot anggaran Rp 16 miliar.

Terkait hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK sudah dilakukan sejak Selasa (23/7) sampai Jumat (26/7) besok. Koordinasi selama sepekan tersebut melibatkan penyidik Polda Kalbar, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Kalbar, auditor BPK , ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan di-backup personel Polres Melawi.

Berikut videonya :

Baca juga : Kasus Suap Dana Perimbangan Arfak, KPK Rekonstruksi di Komplek DPR Kalibata

"Dalam kegiatan hari ini, cek fisik bangunan Masjid Agung Melawi fokus pada pengecekan struktur tanah, menggunakan alat berat," ujar Febri dalam pesan singkatnya, Kamis (25/7).

Dalam beberapa hari sebelumnya, serangkaian kegiatan juga telah dilakukan. Di antaranya, pemeriksaan pada beberapa titik fisik bangunan masjid dan volume pemadatan penimbunan lokasi. Hal itu merupakan bagian proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

"Diduga, proyek pembangunan ini merugikan negara setidaknya Rp 5 miliar. Apalagi, sampai saat ini, Masjid Agung Melawi belum selesai pembangunannya," tutur Febri.

Baca juga : XL Axiata Rampungkan Pembangunan Gedung Sekolah Di Lombok Utara

Dari hasil pengecekan fisik sementara, konstruksi bangunan Masjid Agung Melawi masih membutuhkan sejumlah perbaikan atau penambahan."Ini berisiko membahayakan umat muslim yang beribadah di sana, jika pembangunan dipaksakan tetap dilanjutkan," imbuh Febri.

Pelaksanaan kegiatan cek lokasi dan dukungan lain yang diberikan KPK, merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi trigger mechanism melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan. "Kegiatan selama seminggu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kami selenggarakan di Gedung KPK, pada 19 Juni lalu," terang Febri.

Dia berharap , makin intensnya kerjasama antara komisi antirasuah, Polri, Kejaksaan serta BPK dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para pejabat daerah dan pihak lain yang terkait di lokasi bersikap koperatif dengan proses hukum ini. Serta, turut memberikan dukungan pada tim Polda Kalbar yang sedang menjalankan tugasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.