Dark/Light Mode

Agama Bisa Menciptakan Kedamaian

Bahaya, Politik Identitas Bisa Hancurkan Bangsa

Kamis, 3 November 2022 07:55 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (ketiga kiri) dan Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi (ki-ka) Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, Direktur Sales dan Marketing Indofarma Kamelia Faisal, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, dan Vice President Environmental Social Governance Planning and Development MIND ID Selly Adriatika, saat penyelenggaraan G20 Religion Forum (R20) di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022). (Foto: Istimewa)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (ketiga kiri) dan Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi (ki-ka) Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, Direktur Sales dan Marketing Indofarma Kamelia Faisal, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, dan Vice President Environmental Social Governance Planning and Development MIND ID Selly Adriatika, saat penyelenggaraan G20 Religion Forum (R20) di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Tokoh-tokoh agama yang berbeda ini, tutur Jokowi, juga menjadi bagian utama memper­satukan Indonesia pada 1945.

“Tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi penting untuk mempersatukan Indonesia. Bahkan, tokoh agama yang berbeda juga menjadi penting untuk mensukseskan program pembangunan pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Dia menjadikan keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai ru­jukan.

Jokowi mengungkapkan, ber­kat kontribusi dari tokoh-tokoh agama, seperti melalui masjid, gereja, pura, wihara, serta klen­teng, telah menjadi pusat literasi masyarakat di berbagai bidang.

Baca juga : Lestari: Menangkan Persaingan Global, Perkuat Kemandirian Bangsa

Di acara yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang tumbuh oleh tem­paan sejarah: melintasi prahara demi prahara.

Mulai dari sejarah kolonialisme, pergolakan politik, otoritarianisme Orde Baru, dan kini demokrasi.

Demokrasi telah memberi­kan Indonesia jalan terbaik bagi rakyat berpartisipasi untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban konstitusionalnya.

“Lebih dari itu, Indonesia juga negara Pancasila. Sejarah Pancasila adalah sejarah nilai-nilai dan prinsip keutamaan,” jelasnya.

Baca juga : Sudirman Said: Penegakan Hukum Harus Menjadi Prioritas Seluruh Elemen Bangsa

Menurut Yaqut, Pancasila ditetapkan paling tidak untuk memenuhi dua fungsi. Pertama, sebagai simbol mengukuhkan pendirian Negara Republik yang merdeka.

Di sini, Pancasila berfungsi praktis dalam arti sengaja dipilih untuk menjamin suatu kesatuan dan integrasi politik yang ber­nama Republik Indonesia.

Dengan itu, Pancasila dipo­sisikan sebagai visi bersama bagi pencapaian tujuan-tujuan Negara-Bangsa yang diper­juangkan. Pancasila adalah sign of unity,” paparnya.

Kedua, Pancasila juga di­kukuhkan sebagai wawasan politik atau dasar negara. Ini nampak dari konstruksi Soekarno yang secara eksplisit mengkomparasikan Pancasila secara setara, dengan filsafat dan ideologi-ideologi lain seperti Marxisme, Liberalisme, dan San Min Chu’i.

Baca juga : Parpol Diingatkan Ancaman Bahaya Politik Identitas

Namun demikian, jelas Yaqut, Pancasila bukanlah ideologi politik partikular yang tertutup dan sistematis-total, sebagaimana Marxisme maupun Liberalisme.

Presiden Soekarno lebih menekankan ’fungsi implisit’ Pancasila sebagai sign of unity untuk Republik yang merdeka. â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.