Presiden Tambah 2 Tahun Dinyalakan La Nyalla

 Sebelumnya 
"Pak Jokowi ini udah 2 tahun karena situasi Covid beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang saja 2 tahun dilewati, ya kenapa tidak ditambah aja 2 tahun lagi untuk menebus 2 tahun habis karena Covid kemarin," beber La Nyalla yang lagi-lagi bikin Bahlil tertawa dan bertepuk tangan.

La Nyalla menyatakan tidak malu-malu mengungkapkan hal itu. Pasalnya, dia bukan politisi, tapi menganggap sebagai negarawan.

Bahlil kembali tepuk tangan sambil teriak lanjutkan. “Mas Bahlil bisa jadi panjang juga jabatan menteri, tapi jangan lupa, saya telpon bulak-balik nggak diangkat," kelakar La Nyalla yang disambut tawa hadirin.

Baca juga : Jika Tak Ada Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Amandemen Kelima Nyaris Terjadi

Agar harapannya itu terwujud, La Nyalla mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit guna mengembalikan naskah asli UUD 1945. Setelah itu di addendum. “Sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden memperpanjang jabatan 2 tahun, 3 tahun, silakan,” ujarnya.

Jadi kedepannya, pemilihan presiden cukup lewat MPR. “Tidak usah coblos-coblosan, kasihan rakyat,” tukas La Nyalla.

Sebelumnya, Bahlil pernah membahas soal penundaan pemilu pada Acata HUT KAHMI ke-56. Menurut Bahlil, kalau ada pihak diizinkan untuk meminta Pemilu tak ditunda, maka wacana penundaan Pemilu pun harusnya diperbolehkan. 

Baca juga : Blusukan Ke Pasar, Presiden Jokowi Makin Ngerti Perasaan Rakyat

Menurut dia, sebaiknya wacana itu diserahkan seutuhnya kepada publik. Bahlil menyebut, jika pemilu berjalan sesuai rencana ataupun ditunda, tak bermasalah. "Namun, saya pikir kita harus mengacu ke konstitusi, selama konstitusi kita begitu, jangan kita buat gerakan tambahan. Terkecuali konstitusi berubah, baru kita melakukan gerakan tambahan," sebut dia. 

Apa kata pengamat soal usulan La Nyalla ini? Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro menekankan, isu perpanjangan jabatan presiden sudah tidak relevan. Karena, Jokowi sudah tegas menolaknya. "Kalau alasannya Covid, justru menjadi esensi mengapa kita memilih presiden agar setiap tantangan yang dihadapi bisa diatasi, karena kehadiran seorang pemimpin yang dipilih dari sebuah proses yang demokratis," pungkas Agung. 

Terkait dekrit, dia menegaskan tak ada unsur kedaruratan yang terjadi di negara ini. Apalagi, pemerintahan saat ini menduduki mayoritas kursi parlemen. "Sehingga, setiap usulan apapun yang berbau arahan mengembalikan supremasi eksekutif yang 'overdosis' dengan dekrit, tentu berbahaya bagi stabilitas nasional," tukasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.