Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pro-Kontra Pasal Karet KUHP (6) Kebebasan Pers Terancam

Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Jangan Sampai Kembali Ke Orba

Jumat, 16 Desember 2022 06:40 WIB
Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya. (Foto: Istimewa).
Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai pro-kontra. Ada yang menolak pasal-pasal itu, ada juga yang menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers hanya asumsi.

Berikut beberapa pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers. Pertama, Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Kedua, Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. Ketiga, Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan. Keempat, Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran. Kelima, Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Pasal-pasal ini berkaitan dengan kinerja jurnalis. Ada yang khawatir, pasal-pasal ini nantinya digunakan untuk membungkam pers yang kritis.

Baca juga : Ketua Umum KASBI, NINING ELITOS Ruang Demokrasi Makin Dipersempit

Protes atas pasal-pasal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya. Dia khawatir, adanya pasal-pasal itu membuat kebebasan pers mundur ke belakang. Sedangkan Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyatakan, kekhawatiran itu hanya asumsi.

Bagaimana anda menilai KUHP yang baru disahkan?

Secara umum, Dewan Pers mencatat ada sekitar 17 pasal di 11 kluster, yang punya potensi mengancam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan dan kebebasan pers. Salah satu pasal misalnya kaitan penyebaran Marxisme, izin pemotretan majelis sidang, berita bohong, dan lainnya.

Baca juga : Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly: Prinsipnya, Sama Di Mata Hukum...

Ini bukan cerita baru. Rencana revisi KUHP sudah dari tahun 63. Teman-teman pers sangat concern. Para senior saya, juga memiliki andil untuk menjaga, jangan sampai yang berkaitan dengan pers kembali ke rezim Orde Baru.

Apa yang Anda lakukan menyikapi pasal-pasal itu?

Tolong digarisbawahi. Jangan mengatakan bahwa kami minta privilege, tidak mau diatur. Bukan begitu. Kami terakhir tahun 2019 ikut demo, jangan sampai RUU KUHP disahkan. Kita audiensi dengan Ketua DPR, MPR. Kami minta, jangan diketok dulu, karena berpotensi mencederai kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.