Dark/Light Mode

63 Negara Terlilit Utang

Semoga Kita Masih Aman Ya

Kamis, 12 Januari 2023 06:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (09/01). (Foto: Dok. Kemenkeu).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (09/01). (Foto: Dok. Kemenkeu).

 Sebelumnya 
“Utang naik, aset juga naik. Wajar aja. Orang kaya bisa berutang lebih banyak dibandingkan orang miskin karena aset­nya,” timpal @ordinaripipel12.

Akun @Suryanto mendesak Pemerintah membuat berita gembira dengan cara mengurangi utang. Sebab, dengan men­gurangi utang berarti negara dalam kon­disi baik-baik saja.

“Semua negara pasti punya utang dan negara sudah menghitung kemampuan bayar dan manfaat yang diperoleh untuk masyarakat,” tutur @sukaryanto_agus.

Akun @Blindamn menjelaskan, utang Pemerintah selama ini dimanfaatkan untuk membangun segala macam infrastruktur fisik dan nonfisik. Sehingga, layak dinikma­ti generasi ke depan dan Pemerintah selan­jutnya tinggal melanjutkan.

Baca juga : Bintang Sembilan Apresiasi Ajakan Gabung NasDem

“Semakin maju suatu negara, pasti utang juga bertambah. Asalkan utang dipakai untuk pembangunan,” kata @WhoAmI031.

Yang tidak boleh, lanjut dia, utang neg­ara digunakan untuk memperkaya diri dan APBD dipakai untuk saweran kepada orang-orang tidak jelas.

Sementara, @Dedy_Cahyadi menilai, utang Indonesia yang tembus Rp 7.000 triliun tidak dalam kondisi aman. Kata dia, posisi besaran angka utang tersebut di atas posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Posisi utang Indonesia tidak aman. Sebab pembayaran utang bukan dalam ru­piah tapi dolar Amerika,” kata @Fadil.

Baca juga : Pelonggaran Mobilitas Itu Logis, Kalau Kasus Naik, Ya PPKM Lagi

Dengan semakin turunnya nilai tukar rupiah, lanjut @Fadil, maka beban utang makin berat. Bahkan, IMF, BPK, KPK dan DPR sudah mengingatkan dampak utang Indonesia sejak jauh-jauh hari.

“Kalau yang namanya ngutang sudah gali lobang tutup lobang, ya nggak aman­lah,” sambung @Nur.

Akun @AndiSinulingga menuturkan, utang Pemerintah Jokowi selama men­jabat dua periode, yaitu 2014-2022 telah meningkat hingga 189,6 persen. Utang yang meningkat tersebut, akan mem­bebani APBN pada masa pemerintahan mendatang di 2024. “Wajib dipikul oleh generasi ke depan,” kata dia.

Akun @SupratmanAndang menga­takan, bila negara sudah tidak mampu membayar utangnya lagi, maka negara pemberi utang akan merasa berhak menduduki atau merebut kekuasaan negara peminjam. Hal tersebut, sebagai konsekuensi dari utang tersebut.

Baca juga : 8 Negara Pelototi Traveler Dari China, Indonesia Bagaimana?

“Jadi, yang pinjam biasanya orangnya cuma satu, tapi yang bayarnya nanti se­luruh penduduk dan negaranya sekalian,” tukasnya. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.