Damaikan Papua, Afirmasi Kuat Plus Jurus Gus Dur

 Sebelumnya 
Sementara narasumber kedua, Dr. Ahmad Suaedy menyampaikan, sampai akhir 2022, di Papua masih menunjukkan wajah kontradiksi. Misalnya, ada pembangunan, namun kemiskinan masih ada yang tertinggi di beberapa tempat. Ada upaya-upaya perdamaian, tapi kekerasan masih terus berlanjut.

Memang, jelas mantan Anggota Ombudsman ini, ketegangan antara pusat dan wilayah bukan hanya terjadi di Papua, tapi juga di beberapa negara di dunia ada padanannya meski tak sama persis. Dia mencontohkan seperti Provinsi Catalonia di Spanyol, Skotlandia dengan Irlandia Utara, dan Quebec di Kanada.

Associate of The WAHID Institute, Dr. Ahmad Suaedy [Foto: NU Online/Suwitno]

Tapi ketegangannya, lanjut Peneliti Senior Abdurrahman Wahid Centre-Universitas Indonesia (AWC-UI) ini, dapat terkendalikan dengan damai, karena ada aturan-aturan umum. Bahkan, ada konstitusi yang disepakati kedua pihak. Ada batas yang tidak boleh dilakukan, karena menyangkut nyawa orang, sehingga perbedaan dapat dikelola secara dialogis, meskipun ada konflik dan sewaktu-waktu ada aspirasi yang mengeras dan terjadi kekerasan.

Baca juga : Kerja Sama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Sukses Dilakukan

“Ini yang perlu ada dalam penyelesaian di Papua. Selain itu, dalam menyelesaikan dan mewujudkan perdamaian di Papua perlu menggunakan strategi Gus Dur,” tegas peraih gelar doktor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan disertasinya berjudul ‘Visi Kewarganegaraan Kultural Abdurrahman Wahid dalam Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua, 1999-2001’ ini.

Dari penyampaian kedua narasumber ini, Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL), Rakhmad Zailani Kiki menilai, dapat disimpulkan, di tahun 2023, perlu afirmasi yang kuat dari Pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL), Rakhmad Zailani Kiki [Foto: Ist]

Pertama, Pemerintah jangan hanya fokus menyikapi kelompok yang masih menginginkan Papua merdeka, tetapi juga harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam kelompok-kelompok masyarakat Papua yang sudah berada di pangkuan NKRI.

Baca juga : Lestari Dorong Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Guru

“Karena juga ada persoalan ketidakadilan, ketidakmerataan dan kesenjangan ekonomi serta kesenjangan sosial yang harus segera di atasi,” jelasnya.

Kedua, dalam penyelesaian dengan kelompok pro kemerdekaan untuk perdamaian Papua, Pemerintah perlu melihat dan mempertimbangan menggunakan kembali strategi Gus Dur dalam menyelesaikan Papua.

Ketiga, soal dana otsus (otonomi khusus) Papua, harus dikelola tepat sasaran dan jangan diselewengkan. (*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.