Dark/Light Mode

APDESI Sepakat 10 Persen APBN Untuk Pembangunan Desa

Senin, 20 Februari 2023 16:00 WIB
Wakil Ketua Umum APDESI, Sunan Bukhari. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Umum APDESI, Sunan Bukhari. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sepakat dengan aspirasi dari Pemerintahan Desa seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum APDESI, Sunan Bukhari usai acara Simposium Desa 2023 yang digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Sunan menyampaikan, aspirasi itu seperti pemerintah pusat mendukung dan menyepakati sepenuhnya 10 persen belanja negara melalui APBN setiap tahun dipergunakan untuk dana alokasi desa atau pembangunan masyarakat desa.

Baca juga : APPMI Yakin IKN Dongkrak Kemajuan Batik Kutai

"Kami meminta kepada DPR RI untuk melakukan Revisi UU Nomor 6 Tentang Desa pada tahun 2023 dan meminta pelaksanaan Pilkades serentak guna menghindari politisasi desa menjelang 2024," kata Sunan.

Selanjutnya, mereka juga menginginkan rekrutmen pendamping desa harus berasal dari desa setempat.

"Kan kalau kita mengikuti program Nawacita seharusnya pendamping desa dari desa itu sendiri. Banyak anak muda kita yang berpendidikan, kan lebih bagus kalau mereka itu direkomendasi menjadi pendamping desa," tambah Sunan.

Baca juga : Gus-Gus Nusantara Jatim Serahkan Bantuan Untuk Pembangunan Pesantren

Turut hadir, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).

Sebelumnya, Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bakal memperingati Hari Desa Nasional pada 19 Maret 2023 yang sebelumnya direncanakan Minggu 19 Maret 2023. Acara tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya menjelaskan, pengunduran jadwal tersebut karena menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena agenda utama pengarahan dari Presiden Jokowi. Acara itu juga rencananya akan dimulai pada pukul 09.00-16.00 WIB.

Baca juga : Adik Plate Ikut Diperiksa Kejagung Dalam Kasus Pembangunan BTS 4G

"Sesuai hasil konsultasi dewan penasihat dan pembina ke Kepala Negara, Presiden meminta peringatan 9 tahun lahirnya UU Desa yang juga dimeriahkan dengan Desa Expo 2023 serta pertunjukan musik, jadwalnya disesuaikan," kata Surta.

Indra mengatakan, mengingat sudah ada peserta Hari Desa Nasional yang datang dari luar pulau Jawa hadir di Jakarta dari seluruh Indonesia, maka panitia pelaksana menggelar pelaksanaan Simposium dalam memperingati 9 Tahun UU Desa. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.