Mahfud Siap Buka-bukaan

 Sebelumnya 
Untuk menindak lanjuti temuan dugaan pencucian uang tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian. "Kalau ada permintaan ke Kementerian untuk diselidiki, tindak pencucian uang, saya harus kasih ke KPK, Kejaksaan atau Polisi," imbuhnya.

Sementara jika dikaitkan dengan kasus korupsi, hitungannya Kemen­terian yang dikomandoi Sri Mul itu sudah mengembalikan Rp 7,08 triliun dari kasus-kasus tersebut. "Yang lain ada masih berjalan. Ada yang sudah divonis oleh pengadilan. Ada yang masih berproses. Ada yang belum terlaporkan," paparnya.

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengiyakan, pernyataan Mahfud ter­kait temuan transaksi janggal sebesar Rp 300 triliun itu. "Ya itu terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada Kemenkeu sejak 2009-2023. Karena terkait beberapa nama inter­nal Kemenkeu," kata Ivan kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Mahfud Sebut Transaksi Janggal Rp 300 T Libatkan 647 Pegawai Kemenkeu

Lalu mengapa nominal transaksi ganjil itu tidak tertera dalam surat dengan lampiran 36 halam yang dikirim ke Kemenkeu, Kamis (9/3) lalu? Ia menjelaskan, surat yang diterima Sri Mul itu hanyalah rekap dari sekian ratus laporan yang dikirimkan ke Ke­menkeu sepanjang 14 tahun terakhir.

"Dokumen rekap ini tidak terdapat angka rupiah. Nilai detail mengenai mutasi rekening serta dana yang ter­kait tindak pidana ada pada dokumen individual nya," tuturnya.

Kalau ditotal, sebut Ivan, jumlah transaksi janggal di Kemenkeu persis seperti diungkapkan Mahfud. Yakni tembus ratusan triliun rupiah. "Semua dokumen sudah sampaikan ke Kemenkeu," ungkapnya.

Baca juga : Sri Mul Akan Tanya Mahfud

Sementara, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara setuju dengan Mahfud, bahwa temuan dugaan kasus pencucian uang ratusan triliun itu agar diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kepada Mahfud, Sua­hasil juga menegaskan komitmen kerja sama kementeriannya untuk bekerja sama dengan KPK dan PPATK.

Ia mengklaim, selama ini Kemen­keu selalu meminta PPATK untuk memberitahu setiap individu yang promosi, mutasi, ada laporan, maupun dugaan fraud. "Dari tahun 2007 ada 266 pertukaran laporan yang disampaikan PPATK kepada kami," ucap Suahasil, kemarin.

Sebelumnya, Sri Mul mengaku sudah menerima surat dari PPATK dengan lampiran 36 halaman, pada Kamis pagi (9/3). Namun, ia mengaku, tidak menemukan nominal Rp 300 triliun sebagaimana diungkap Mahfud.

Baca juga : Badai di Kemenkeu Tambah Membesar

"Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun darimana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana," kata Sri Mul, usai mendampingi Jokowi sidah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo Jawa Tengah, Kamis (9/3) sore. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.