RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2024 diprediksi tidak akan lepas dari konflik. Budaya atau nilai-nilai lokal bisa dijadikan formula untuk meredam konflik Pemilu 2024 dan memperkuat persatuan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri), Bahtiar mengatakan, pemilu tidak bisa lepas dari praktik budaya lokal yang sejak dulu telah ada.

“Ada yang bersesuaian, ada juga yang kurang bersesuaian,” ujarnya saat mem­buka Webinar bertema Budaya Pemilu yang Harmoni, kemarin.

Berita Terkait : Pemerintah Pastikan Pemilu Tepat Waktu

Dia mencontohkan pemilihan yang berbasis budaya lokal, di mana pemimpin ditunjuk langsung oleh masyarakat set­empat. Sementara dalam sistem sekarang, mereka harus menjalankan one man one vote (satu orang, satu suara).

“Ini ada risiko, ada benturan. Mereka terbiasa kepentingannya diwakilkan oleh kepala suku. Apakah mereka berani berbeda pandangan dengan pimpinan sukunya. Ini jadi tantangan sendiri untuk kita,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar pun mengajak semua stakeholder untuk menjadikan budaya atau nilai-nilai lokal sebagai instrumen menyele­saikan konflik dalam pemilu. Kata dia, budaya bisa dijadikan obat, formula untuk menyelesaikan konflik pemilu.

Berita Terkait : KLB 3 Penyakit, Prof Tjandra Ingatkan Pemerintah Kembali Masifkan Imunisasi Pasca Pandemi

“Jadikan iklim pemilu yang adem,” katanya.

Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri, La Ode Ahmad mengatakan, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Karena itu, pemilu tidak bisa lepas dari kearifan lokal.

“Kita adalah bangsa yang beragam, agama, etnis, budaya. Hal itu menjadi pelangi pemersatu dalam rangka mewu­judkan Indonesia yang aman dan damai. Bukan sebaliknya,” kata La Ode.

Berita Terkait : Sekali Klik, Tabungan Bisa Langsung Lenyap

Dia mengatakan, pemilu harus dijadikan media untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. “Kita boleh berbeda pilihan tapi satu tujuan. Yakni Indonesia yang harmoni, pemilu yang harmoni,” katanya.

La Ode mengatakan, semua stakeholder mulai dari rakyat, Pemerintah hingga pe­nyelenggara pemilu harus mengutamakan harmonisasi dibandingkan pertentangan dalam Pemilu 2024. “Pemilu itu tahapan yang tujuannya agar jujur dan adil dapat terwujud,” ungkapnya.
 Selanjutnya