KASN Minta ASN Tidak Terjebak Politik Praktis

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut peluang terjadinya kegaduhan pada tahun depan sangat besar. Karenanya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap berkomitmen pada netralitasannya, tidak ikut ‘nyemplung’ dalam kegaduhan tersebut.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Agus Pramusinto menyebut, peluang terjadinya kegaduhan sosial-politik di 2024 sangat besar. Pasalnya, seluruh agenda kontestasi demokrasi, yakni Pe­milu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), digelar pada tahun yang sama.

“Seluruh daerah di Indonesia akan terlibat dalam gelaran pesta demokrasi. Artinya, potensi gangguan atau kegaduhan di tengah masyarakat akan berlipat ganda, bahkan bisa berlangsung pasca gelaran hari H pemilihan,” ujar Agus dikutip dari laman resmi KASN, kemarin.

Baca juga : Kemajuan Teknologi Picu Peningkatan Keterlibatan Perempuan Dalam Terorisme

Bercermin dari gelaran Pilkada 2020, lanjut dia, ujian terhadap netralitas ASN akan lebih berat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, ASN akan mendapat banyak godaan dan do­rongan untuk ‘nyemplung’ dalam politik praktis pada gelaran kontestasi demokrasi mendatang.

Lebih lanjut, ia menguraikan, dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai 2021, atau saat Pilkada digelar di 270 kabupaten dan kota, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, sebanyak 1.373 ASN telah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Menurutnya, keterlibatan ASN dalam politk praktis mem­buat kerja-kerja birokrasi terganggu, hingga tugas utama seorang abdi negara yakni me­layani masyarakat menjadi tidak maskimal. “Karenanya, ASN harus memiliki komitmen dan tetap berada diposisi netral pada Pemilu mendatang,” tegasnya.

Baca juga : Kejagung Pastikan Penetapan Tersangka Johnny G Plate Tak Terkait Politik

Agus mematikan, intitusinya telah membangun dan mendeklarasikan diri untuk tetap berada pada posisi netral, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian merit sistem, melalui pengawasan kepada in­stansi pemerintah. Dengan begitu, seluruh ASN yang menduduki posisi dalam pengambilan dan menjalankan mebijakan pemerin­tah, tatap memiliki profesionalitas yang tinggi, berintegritas, serta fokus untuk melayani masyarakat.

“Kami akan terus mendorong dan berupaya, agar tidak ada ASN yang coba-coba bermain politik praktis. Hal itu telah men­jadi kesepakatan dan cita-cita bersama, yakni mengganti sistem lama yang cenderung berafiliasi kepada kepentingan politik ke­lompok tertentu,” tandasnya.

Terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Ke­pri), Zulhadril Putra, juga men­gakui pelanggaran terhadap netralitas di Tahun 2020 cukup tinggi. Sebab itu, ia meminta seluruh kepala daerah dan ASN di Provinsi Kepri, menjaga ne­tralitas jelang tahapan kampanye pada Pemilu 2024 nanti.

Baca juga : Gaet Investasi, Kemendes PDTT Matangkan Konsep Transmigrasi Transpolitan

“Bawaslu Kepri mengingatkan seluruh kepala daerah dan ASN di Kepri, untuk tetap bersikap netral. Kami akan semakin intens melakukan pemantauan terhadap netralitas kepala daerah dan ASN, jelang dimulainya tahapan kampanye,” ujar Zulhadril. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.