Mega Geregetan

 Sebelumnya 
Mega mengaku berani mengatakan hal tersebut di depan para prajurit Angkatan Laut, karena permasalahan ini harus terjawab. “Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan ha­rus dijawab (urusan Papua),” ujarnya.

Kelakuan KKB Papua memang bikin kesal. Selain sering bikin keribu­tan, mereka juga tak segan membunuh warga sipil dan pekerja. Bahkan, mereka juga tak segan menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Bahkan sang pilot diancam bakal ditembak, jika pembicaraan soal ke­merdekaan Papua tidak dipenuhi.

Sementara dalam acara Rapat Koor­dinasi Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keaman­an untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Selatan, Senin (29/5), Mahfud membeberkan penyebab ke­kerasan yang kerap terjadi di Papua. Menurutnya, kekerasan itu terjadi bu­kan karena tidak ada pembangunan tapi ada pihak yang ingin Papua merdeka.

Baca juga : Sarwendah, Bangun Rumah Mewah Kedua

Mahfud mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua hingga Rp 1.000,7 triliun sejak 2001 silam. Dengan anggaran tersebut, sudah banyak pembangunan untuk fasilitas umum.

"Nah saudara, Rp 1.000,7 triliun itu sudah maju banget, gedung bagus, rakyat dapat bantuan, sekolah bagus," sambungnya.

Berdasarkan hasil studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), kata Mahfud, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Papua sudah cukup maju. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka tudingan ketimpangan pembangunan bukan alasan terjadinya kekerasan, melainkan karena masih ada beberapa pihak yang menginginkan Papua untuk merdeka.

Baca juga : Bola Panas Di Merdeka Barat

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mengatakan, pemerintah ha­rus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan di Papua. “Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," katanya.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua. Komisi I DPR meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksa­mana Yudo Margono mengatakan, telah meningkatkan pola operasi pen­anganan aksi kekerasan yang dilaku­kan KKB Papua menjadi siaga tempur. Namun, dia menegaskan, siaga tempur yang dimaksud bukan operasi militer.

Baca juga : Mentan: Negara Menghargai Keringat Para Petani

Menurut Panglima, peningkatan po­la operasi siaga tempur ini merenspons eskalasi kebrutalan serangan KKB di beberapa wilayah di Papua. Bila sebelumnya direspons dengan upaya soft approach dan penegakan hukum, sekarang diubah menjadi siaga tempur karena KKB Papua kerap menyerang aparat maupun warga sipil.

“Tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur ke pasukan kita, sehingga naluri tempurnya terbangun,” tegas Yudo. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.