Mahfud MD: Ada Transaksi Di Bawah Meja

 Sebelumnya 
Menaggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mangakui apa yang disampaikan Mahfud tidak bisa disangkal. Dia bilang, dalam setiap lembaga tinggi negara selalu ada oknum yang bermain curang.

“Mau Mahkamah Agung, DPR, dan tentu saja di pemerintahan,” kata Sahroni

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Mahfud tentunya telah bekerja keras untuk mencari penyebab korupsi di Indonesia yang terus merajalela. Bahkan data yang dipegangnya valid karena berdasarkan kajian mendalam.

Baca juga : KPK Sebut Eks Kepala Bea Cukai Makassar Transaksi Pakai Rekening Mertua

Namun, Sahroni meminta Mahfud tidak membuat kegaduhan dengan membuat pernyataan yang seakan-akan menyimpulkan bahwa setiap anggota DPR itu korupsi. Ia meminta Mahfud langsung tunjuk hidung, jika menemukan anggota dewan, MA, maupun pemerintah yang melakukan korupsi.

“To the point itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Tidak semua orang brengsek, ada juga yang super baik. Demikian juga semua lembaga tidak semua jelek, pasti ada yang super hebat,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suharto enggan menanggapi pernyataan Mahfud. Ketika dikonfirmasi, ia berdalih belum mengetahuinya. “Saya belum baca beritanya,” ujarnya, semalam.

Baca juga : Bocorkan Rahasia Negara, Mahfud MD Minta Polisi Periksa Denny Indrayana

Di dunia maya, informasi terbaru yang diungkap Mahfud itu mengagetkan dan bikin geram warganet. “Pantas pada bisu tuli soal pengesahan RUU perampasan aset para koruptor,” ujar @hartono1777. “Ayoo pak, tuntaskan segera sebelum lengser nanti..rakyat menanti..” ujar @mybdhart.

Namun, ada juga warganet yang mengkritik Mahfud terlalu membuat gaduh kalau tidak ada langkah konkret. Akun @antaz345 meminta Mahfud langsung melakukan tindakan tegas kepada semua oknum yang melakukan korupsi. Menurutnya hal itu lebih baik, daripada terus membuat pernyataan yang menghebohkan.

“Sebagai Menko Polhukam kok bisanya hanya mengeluh saja, bukannya ikut membenahi carut marut di dunia hukum baik secara sistemik maupun tuntutan secara hukum pidana,” cuitnya.

Baca juga : Mahfud MD: Berbeda Pilihan Tak Harus Bermusuhan

Adapula yang meminta DPR segera aturan untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang belakangan ini ramai dibahas, agar setiap pejabat yang punya harta tidak wajar membuktikan hasil perolehannya. “Makanya diperlukan segera,” tulis akun @ballambinlove. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.