Bos FPCI: Genting, Capres 2024 Harus Angkat Isu Perubahan Iklim

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan, Pemilu 2024 harus menjadi tonggak penting bagi lahirnya kebijakan Indonesia yang lebih serius terhadap berbagai isu lingkungan. Terutama, perubahan iklim.

Menurutnya, perubahan iklim adalah agenda politik yang sangat krusial, setelah masalah korupsi.

"Yang belakangan sering didengar di masyarakat adalah, siapa calon presiden atau wakil presiden. Belum ada yang bicara soal isu. Padahal, Pemilu tinggal 8 bulan lagi," kata Dino, dalam Media Briefing Indonesia Net Zero Summit 2023 di Bakoel Coffee, Jakarta, Rabu (21/6).

Pemilu, kata Dino, bukanlah tentang kekuasaan. Pemilu adalah tentang pertarungan gagasan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Baca juga : Prof. Tjandra Ingin, Capres 2024 Bawa Isu Kesehatan Promotif Preventif

"Kami ini non politis, profesional. Kami ingin, politik nasional menjadikan soal iklim sebagai agenda utama," ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu.

Peran Orang Muda

Dino menyebut, keberhasilan isu iklim dalam Pemilu 2024 sangat ditentukan oleh peran orang muda. Mengingat jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17-40 tahun mencapai 60 persen, atau sekitar 110 juta dari total pemilih dalam Pemilu 2024.

"Kalau para calon pemimpin nanti bicara suara pemuda, maka mereka harus punya posisi mengenai perubahan iklim. Mungkin, ini yang akan menjadi pembeda dengan pemilu sebelumnya," ujar Dino. 

Indonesia telah menyampaikan enhance Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2022, dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri.

Baca juga : Budaya Literasi Penting Untuk Hadapi Perkembangan Teknologi

Jika ada bantuan internasional, target tersebut naik menjadi 43,20 persen.

NDC merupakan dokumen yang memuat rencana aksi iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Jatah Emisi Karbon

Director of Climate Unit FPCI Esther Tamara menjelaskan, jatah emisi karbon membatasi kenaikan suhu maksimum 1,5 derajat Celsius.

Jatah emisi karbon itu akan habis pada tahun 2030, atau bahkan sebelum tahun 2030.

Baca juga : Bos Pertamina Ajak Generasi Muda Jadi Agen Perubahan Lingkungan

"Jika jatah itu terlampaui, bisa berdampak buruk terhadap aspek lingkungan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Makanya, calon pemimpin kita harus punya visi dan misi yang jelas terhadap isu perubahan iklim," papar Esther.

"Calon pemimpin kita punya peran penting, dalam membantu Indonesia menurunkan emisi nasional secara besar-besaran. Menyelamatkan kita dari krisis iklim," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.