NCW: Modus Korupsi Bukan Cuma Soal Biaya Politik Mahal

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP National Corruption Watch (NWC) menyoroti kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah. NCW mencatat, terdapat 176 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022.

"Rinciannya, ada 22 gubernur dan 154 walikota/bupati serta wakil-wakil kepala daerah yang juga berurusan dengan KPK. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah anggota dewan pusat maupun daerah," kata Ketua Umum NCW, Hanifa Sutrisna dalam Konferensi Pers di Kantor DPP NCW, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Senin (9/10).

Hanif menambahkan sebanyak 310 wakil rakyat terjerat rasuah pada periode yang sama. Menurut Hanif, banyaknya penyelenggara negara yang terjerat KPK salah satu faktornya karena biaya politik yang mahal.

Baca juga : Pelapor Kasus Korupsi Nyaris Mendekam Di Jeruji Besi, Nurhayati Bertemu Mahfud

"Bahwa dari semua kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berarti dibutuhkan lebih dari revolusi mental," tambahnya.

Jadi, ditegaskan Hanif, faktor yang memengaruhi pejabat melakukan korupsi bukan cuma soal biaya politik mahal.

Namun, ada faktor lainnya. Moral misalnya, contoh Hanif, seorang pejabat yang lemah dan gampang tergoda sehingga mendorongnya melakukan hal serakah dan gaya hidup konsumtif.

Baca juga : KPK Gaspol, Polda Ngegas

"Ini juga menjadi faktor internal pejabat kita melakukan tindakan korupsi dengan maksud memperkaya dirinya sendiri," beber dia.

Selain itu, faktor eksternal juga ikut mendorong watak pejabat untuk melakukan tindakan rasuah. "Hal ini juga dikarenakan adanya kesempatan dan tekanan dari luar dirinya," sebut Hanif.

Lebih lanjut, menurut Hanif, korupsi merupakan fenomena sosial, politik dan ekonomi yang memengaruhi semua negara dan melemahkan negara demokrasi. Sehingga, tegasnya, menghambat pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Baca juga : Kepemimpinan Parpol Penting Cegah Politik Uang

"Negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera. Kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Untuk itu, korupsi bukanlah budaya, tapi kemungkinan bisa membudaya," tutup Hanif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.