Pimpinan Serikat Buruh Kritik Prabowo Soal Upah Buruh, Jarnas 98 Belain

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban menegaskan aktualisasi kebijakan Pemerintah yang nyata dirasakan oleh buruh adalah kenaikan upah. Subsidi yang dijanjikan Prabowo menurutnya tidak lebih dari janji-janji politik.

"Kalau memang ada dana untuk itu subsidi buruh ya dibuat saja semacam kontrak politik dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika Bapak-Bapak ini memimpin," kata Elly, Kamis (09/11/2023).

Adapun yang dijanjikan Prabowo dengan meminta buruh tak banyak tuntut kenaikan upah adalah biaya kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi untuk pendidikan, plus makan siang gratis untuk siswa SD dan pondok pesantren.

Baca juga : Lagi, Ganjar Pranowo Dapat Dukungan Dari Komunitas Bikers

"Bagus sih idenya memberikan makan siang, memberikan subsidi subsidi yang lain, subsidi BBM, tapi itu kan janji-janji yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Jadi kita hanya mau itu aktual," kata Elly.

Senada, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai tidak pantas Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia.

"Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini," tegasnya.

Baca juga : Achmad Gojali Harahap: Buruh Dan Pengusaha Harus Saling Pengertian

Ilhamsyah mengatakan saat ini justru perusahaan bersikap tertutup enggan untuk membuka laporan keuangan mereka kepada buruh. Seharusnya yang ditekan itu bukan lagi buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha.

"Tetapi harusnya dalam konsep negara kesejahteraan harus mulai membagikan keuntungannya kepada buruh dalam bentuk upah yang lebih baik, upah yang lebih layak kepada pekerja atau buruhnya," sarannya.

Sementara, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen, paling rendah di Asean Five.

Baca juga : Pernyataan Prabowo Soal Buruh, Partai Garuda: Itu Fakta Di Lapangan

Sementara di negara yang lebih memikirkan pekerjanya seperti di Eropa, bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.

"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur.

Diingatkan, jika kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul. Menurutnya tuntutan buruh atas kebaikan upah itu hal yang masuk akal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.