Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy dengan tegas menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
"Pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas pemerintah sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi. Sebagai contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua," ujar Nusy dalam keterangannya, Rabu (17/1/2024).
Nusy dengan lugas menyatakan bahwa KKB tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan.
Baca juga : Perkuat Jasa Dan Layanan Perbankan, BSI Buka KCP Jakarta Telkom
"Perjuangan yang diakui oleh kelompok ini tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif," lanjutnya.
Dengan menggambarkan kelompok tersebut sebagai pembohong, Nusy berharap agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini.
Para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk mengatasi ancaman bersama.
"Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya," ungkap Nusy.
Baca juga : Prabowo: Jangan Kebaikan Kita Balas dengan Penghianatan
Masyarakat Papua juga menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat perkembangan positif dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan sehari-hari.
Dalam menghadapi tantangan KKB, harapan masyarakat Papua terletak pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil, dimana setiap warga dapat berkontribusi pada kemajuan wilayah mereka.
Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Indonesia juga telah memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB di Papua.
Baca juga : Menko PMK: Perempuan Hebat Hasilkan Generasi Hebat
"Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik," tambah Nussy.
Dengan penolakan yang kuat terhadap KKB, masyarakat Papua bersatu untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan penuh harapan.
Langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan menjadi pijakan untuk mencapai tujuan bersama, dimana keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan kerentanan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
