Dark/Light Mode

Setelah Terpilih Jadi Presiden

Prabowo Mau Bangun Koalisi Besar, Betulkah?

Selasa, 5 Maret 2024 08:50 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)

 Sebelumnya 
Sementara, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan kabar tersebut merupakan perspektif dari Sudirman. “Saya kira itu persepsinya Mas SS ya, Mas Sudirman Said,” cetus politisi pendukung Amin itu.

Sampai hari ini, lanjut Huda, PKB konsisten memperjuangkan perubahan sebagaimana jargon Anies-Muhaimin. “Yang hampir pasti sampai hari ini sebagaimana sikap yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dan Mas Anies, PKB dalam posisi terus bersama-sama ada di jalur atau di jalan perubahan,” tegas Huda.

Mengenai konteks pernyataan Sudirman bahwa sisakan satu atau dua partai, Syaiful memastikan PKB salah satunya. “Terkait dengan agenda skenario dan seterusnya itu ya, paling tidak kalau tahu itu ada menyisakan koalisi pasangan AMIN atau koalisi perubahan dan sampai hari ini masih ada di jalur perubahan,” tekan Ketua Komisi X itu.

Baca juga : Soal Harga Beras, Jokowi: Jangan Terus Ditanyakan Ke Saya...

PPP mengaku, belum ada pembicaraan mengenai koalisi. Partai pendukung Ganjar-Mahfud itu masih fokus memelototi rekapitulasi suara.

Belum ada pembicaraan koalisi bagi PPP. Pihaknya masih fokus mengawal rekapitulasi suara yang hari ini sudah masuk kabupaten dan provinsi.

“Soal koalisi, nanti setelah rekapitulasi nasional selesai di tanggal 20 Maret baru kami bicara koalisi,” jelas Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Baca juga : Nggak Naikin Harga BBM, Pemerintah Sayang Rakyat

Lalu apa kata pengamat? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai koalisi besar dapat merusak sistem presidensial. Sekaligus merusak tatanan pengawasan eksekutif. Sebab, koalisi besar itu otomatis mendorong legislatif untuk ikut mendukung program eksekutif.

“Padahal, koalisi besar pemerintahan sistem presidensial seharusnya hanya diisi kabinet. Mereka yang ada di Parlemen tidak ikut berkoalisi. Karena parlemen adalah ruang yang berbeda. Mereka seharusnya tetap menjadi pengawas, perancang anggaran, hingga pembuat aturan bagi Pemerintah,” pungkas Dedi.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 5 Maret 2024 dengan judul Setelah Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Mau Bangun Koalisi Besar, Betulkah?

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.