Dark/Light Mode

Angkat Isu Moderasi Pasca Pemilu, Dema PTKIN Se-Indonesia Tolak Hak Angket

Jumat, 8 Maret 2024 23:18 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) seluruh-Indonesia menggelar diskusi publik yang dihadiri jajaran Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia dan masyarakat, di Kawasan Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).

Kegiatan dengan tajuk 'Memperkokoh Moderasi Pasca Pemilu Demi Terwujudnya Harmoni Kebangsaan' itu sekaligus menyinggung persoalan Hak Angket.

Acara yang motori Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia M Syahrus Sobirin ini berlangsung dinamis dan interaktif.

Sobirin mengungkapkan, diskusi digelar untuk memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa dan masyarakat, agar kondusivitas negara terjaga.

“Masyarakat yang sekarang didominasi kaum Gen Z dan milenial harus lebih peka terhadap situasi politik hari ini,” tuturnya.

Baca juga : Ratusan Aktivis Gelar Aksi Tegakkan Konstitusi, Tolak Hak Angket Pemilu 2024

Sobirin menyatakan, setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh adanya kecurangan.

Dinamika politik seperti ini, kata Sobirin, memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Yang kemudian membuat stabilitas keamanan terganggu di daerah-daerah," sesal Sobirin.

Dia kemudian mengutip salah satu Kaidah Usul Fiqh, yang artinya jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan, untuk melakukan yang lebih kecil.

Sobirin mengaitkan hal itu dengan hak angket yang tengah menjadi wacana panas belakangan ini. Dia menilai, hak angket berbau politis, mengingat motif yang dimunculkan tidak merepresentasikan obyektivitas pemilih.

Baca juga : Antisipasi Gugatan Pemilu, MK Mulai Pasang Kuda-kuda

“Ada mekanisme pemilu yang bisa kita tempuh selain hak angket. Hak angket ini resisten dengan kepentingan elektoral elit politik saja," ingatnya.

Oleh sebab itu Sobirin mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersama-sama untuk kembali menjaga kerukunan agar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara Marwansyah, akademisi sekaligus narasumber pertama menyampaikan bahwa moderasi merupakan langkah konkret dalam menjawab hiruk pikuk permasalahan di Indonesia.

Moderasi yang berada di pertengahan, turut berkontribusi dalam meng-counter Pemilu karena berbeda pilihan.

"Kita sudah melewati secara bersama tanggal 14 Februari 2024 kemarin, pesta demokrasi Indonesia, tanpa terkecuali ini ada peran masyarakat atau rakyat. Pemilu adalah representasi dari musyawarah dalam menentukan pemimpin di bangsa ini," bebernya.

Baca juga : Perkuat Industri, Kemenperin Pastikan Indonesia Ikut Lagi Hannover Messe 2024

Menurutnya, buntut intrik pasca pemilu, selalu memunculka  tragedi-tragedi. Dia pun meminta kaum akademis agar tidak tersulut emosi dengan hal-hal negatif dan harus mementingkan kemanusiaan.

Harry Ahmad Gunawan sebagai narasumber kedua mengatakan, mahasiswa menjadi elemen penting dalam menyuarakan pesan-pesan moderasi kepada publik.

"Mahasiswa yang tergolong generasi milenial, pada diskusi ini harus lebih aktif untuk menyuarakan moderasi itu. Dimaknai secara dalam, hal yang sederhana ini mencerminkan Pra Kemerdekaan, Pra Orde Lama dan Orde Baru itu secara bersama merumuskan dengan diskusi," tutur mantan aktivis ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.