Perjuangan Indonesia Lawan Diskriminasi Sawit Di Eropa Dapat Banyak Dukungan

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia lantang menyuarakan penolakan keras terhadap regulasi Uni Eropa (UE) yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit, yaitu EU Deforestation-Free Regulation (EUDR). 

Penolakan ini bukan tanpa dasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa EUDR ini akan melukai petani dan merugikan komoditas perkebunan maupun kehutanan.

"Seperti kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan produk kayu," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan para perwakilan Civil Society Organisations dan Non-Governmental Organisations di Brussel, Belgia, pada akhir bulan Mei tahun lalu.

Baca juga : Pasca Serangan Iran Ke Israel, Rusia Janji Dorong Deeskalasi Di Timur Tengah

Indonesia juga tidak sendirian dalam perjuangannya. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk Malaysia, Amerika Serikat, India, Brazil, dan negara-negara lain. 

Kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga ikut menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. 

"Amerika bipartisan menentang EUDR," ungkap Airlangga. "Like-minded countries terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia," lanjutnya kepada wartawan kemarin, Rabu (23/4).

Baca juga : Buka Puasa Dengan Wartawan, Fraksi PKS Beri Pesan Kebangsaan

Penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR judinilai bisa menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini.

Keberatan terhadap kebijakan EUDR ini juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UE. Sebanyak 20 dari 27 Menteri menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR, pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang digelar belum lama ini.

Media sekelas New York Times dan Financial Times juga menyoroti masalah ini, karena berpotensi menimbulkan masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen, hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor.

Baca juga : Sisa Ledakan Disterilkan, Warga Terdampak Aman

Kekhawatiran Indonesia diperkuat oleh penundaan implementasi EUDR yang disarankan oleh asosiasi pertanian terkemuka di UE, Copa Cogeca, karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. 

Waktu penyiapan kerangka kerja yang lebih memadai dinilai tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu implementasi kebijakan EUDR tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.