Pemerintah Perlu Ada Yang Ingatkan, Baiknya Oposisi Tetap Ada

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin gemuk, karena banyak partai politik yang dulunya lawan telah berubah menjadi kawan. Kalau semua jadi koalisi, fungsi kontrol di DPR bisa hilang. Oleh karena itu, sebaiknya oposisi tetap ada untuk mengingatkan Pemerintah.

Sejak mencalonkan diri sebagai Capres, Prabowo memang berniat merangkul semua lawan politiknya jika keluar sebagai pemenang Pilpres. Pernyataan itu bukan isapan jempol, karena setelah ditetapkan KPU sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029, Ketua Umum Partai Gerindra itu, langsung membuktikan ucapannya.

Pertama kali, Prabowo mengunjungi Kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Usai pertemuan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Imin, yang sebelumnya menjadi rival, menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikutnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersikap sama. Dalam kunjungan ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024), Paloh secara tegas menyatakan NasDem akan menjadi koalisi, tidak sebagai oposisi.

PKS juga memberi sinyal siap jadi koalisi. Partai berlambang bulan sabit kembar ini mengundang Prabowo-Gibran dalam acara halal bihalal, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024). Sayangnya, Prabowo-Gibran berhalangan untuk hadir.

Di sisi lain, PDIP masih belum menentukan sikap. Sejauh ini, elite-elite PDIP sudah condong ke oposisi, namun sikap politik Banteng baru ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV, akhir Mei mendatang.

Baca juga : NU 100% Back Up Prabowo-Gibran

Dengan peta politik ini, mayoritas parpol penghuni Senayan telah menjadi koalisi Prabowo-Gibran. Mulai dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, NasDem, hingga PKS. Praktis, hanya PDIP yang kemungkinan oposisi.

Melihat peta tersebut, Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Prof Muhammad Fauzan, khawatir akan terjadi pemerintahan yang terlampau kuat. Sebab, Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan ditopang mayoritas anggota DPR yang dapat membuat segala rencana kebijakan pemerintah berjalan mulus.

“Kalau semua masuk ke koalisi Prabowo, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh parpol melalui lembaga DPR tidak bisa diharapkan,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (28/4/2024).

Menurutnya, eksistensi lembaga formal seperti parpol untuk melaksanakan pengawasan melalui wakil-wakilnya sangat diperlukan dalam era demokrasi konstitusional. Jika semua jadi menjadi koalisi, peran tersebut bakal hilang.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Hukum Unsoed ini berpandangan, oposisi tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi check and balance dalam sebuah pemerintahan. “Saya memandang oposisi tetap diperlukan,” tegasnya.

Meski begitu, Prof Fauzan menilai oposisi punya arti luas. Bukan hanya berarti lawan yang selalu menentang kebijakan pemerintah, tapi juga berani mengakui yang baik dari kebijakan pemerintah. Ia berpandangan, menjadi oposisi maupun koalisi sama baiknya.

Baca juga : Nama-nama Menteri Yang Beredar Palsu

“Yang terpenting adalah berani mengatakan yang benar adalah benar, dan salah adalah salah,” tegasnya.

Ia berharap, meski koalisi Prabowo-Gibran gemuk, tetap ada elite partai yang tidak ‘membeo’ dengan keinginan dari pemegang otoritas pemerintahan tertinggi. “Mudah-mudahan masih ada idealisme di kalangan elite parpol. Bukan pragmatisme dan oportunisme saja,” harapnya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menuturkan, di dalam sejarah sejumlah pemerintahan, koalisi bukan bermakna bahwa semuanya akan berjalan linier dan satu padu.

“Di pemerintahan SBY misalnya, PKS yang ada di dalam koalisi juga kritis pada Pemerintah. Beberapa partai lain juga demikian,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (24/4/2024).

Meski begitu, dia berpandangan perlu ada partai yang menjadi oposisi untuk mengawasi roda pemerintahan. Sekaligus mengingatkan jika ada kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. “Ya, saling ingat mengingatkan itu penting di dalam pemerintahan, agar semuanya berjalan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, peran oposisi bisa dilakukan PDIP. Sebab, masih ada masalah psikologis antara PDIP dengan Presiden Jokowi maupun Gibran yang jadi batu sandungan untuk koalisi. “Peluang PDIP masuk koalisi tidak cukup besar. Itu sangat tergantung pada sikap Bu Mega,” ungkapnya.

Baca juga : Prabowo Ungkap Panggilan Jokowi: Dulu Pak Menhan, Sekarang Mas Bowo

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku senang dan gembira dengan bergabungnya NasDem dan PKB ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. Menurutnya, masuknya parpol pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 itu akan memperkuat posisi politik partai pemerintah di DPR.

Viva menambahkan, pembangunan Indonesia harus dilakukan secara gotong royong dan dikelola seluruh komponen bangsa yang tercermin di dalam koalisi parpol. “Agar terjadi stabilitas politik untuk program-program pemerintah berjalan dengan baik, efektif, lancar dan berjalan sesuai target,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (28/4/2024).

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily sebelumnya pernah menyampaikan bahwa dalam sebuah pemerintahan yang baik diperlukan sikap saling mengingatkan. Sebab, banyak orang yang lupa diri karena dibuat mabuk oleh kekuasaan yang akhirnya bersikap otoriter.

“Karena yang namanya berkuasa itu membuat orang lupa diri dan itu karakter manusia. Makanya kekuasaan harus ada check and balance,” ucapnya, saat mengisi tausiah di acara buka bersama Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.