NU Merasa Sudah Lama Melarat…

 Sebelumnya 
Langkah kedua, lanjut Gus Yahya, adalah bagaimana mengelola tambang secara halal dan profesional. PBNU akan mengatur cara pengelolaan tambang agar tidak melanggar aturan agama (tidak haram).

Dia menekankan pentingnya memastikan semua aspek pengelolaan tambang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Terkait keraguan banyak pihak bahwa PBNU tidak punya kapasitas mengurus tambang, Gus Yahya menepisnya. Dia menegaskan, PBNU memiliki pengurus yang pintar dan profesional.

Dia mengakui, bahwa orang-orang NU mungkin sudah lama hidup dalam kondisi sulit. Namun, bukan berarti kader NU tidak memiliki kecerdasan dan kemampuan yang tinggi.

Baca juga : Masiku Akan Ditangkap 7x24 Jam

“Orang NU itu kalau melaratnya lama, ya iya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Kita punya kapasitas profesional untuk itu. Gak percaya nanti lihat. Kita belum jalankan udah dibilang gak profesional,” ujarnya.

Soal pemanfaatannya, Gus Yahya menekankan menegaskan bahwa PBNU sudah merencanakan struktur bisnis dan koperasi yang akan memastikan hasil pengelolaan tambang tidak disalahgunakan oleh individu-individu tertentu. Dia memastikan bahwa semua sudah diatur dengan baik untuk menjaga transparansi dan integritas.

“Belum-belum dibilang, jangan sampai dimakan pengurusnya sendiri. Lihat saja nanti. Kita ini sudah atur semua. Nggak percaya, lihat saja nanti,” ujarnya.

Terakhir, Gus Yahya mengkritik perang narasi dan penggunaan buzzer oleh pihak-pihak tertentu. Dia menegaskan, PBNU tidak menggunakan buzzer karena lebih mengandalkan argumen rasional dan landasan berpikir yang jernih. Menurutnya, menggunakan buzzer hanya membuang-buang uang dan tidak perlu dilakukan.

Baca juga : Jokowi Undang Mega Dan SBY

Gus Yahya menegaskan pentingnya ulama menjaga kejernihan dalam mengoperasikan ilmu agama dan sebagai pewaris ilmu yang menjadi pegangan umat. NU didirikan untuk memberikan panduan yang benar dan jernih dalam menjalankan agama. Karena itu, ulama harus tetap jernih dan tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan politik atau narasi negatif.

Bahlil Dicecar DPR

Di tempat terpisah, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dicecar anggota DPR saat mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (11/6/2024). Sejumlah anggota DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan.

Anggota Komisi DPR Dedi Sitorus mempertanyakan keadilan bagi ormas selain ormas keagamaan yang juga seharusnya mendapatkan izin usaha tambang. Dedi mengatakan, ormas adat, khususnya di wilayah Kalimantan yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, saat ini kehidupannya tidak terjamin oleh negara.

Baca juga : Kemenhub Tawarkan Tiga Proyek Kereta Ke Investor

Menanggapi pertanyaan itu, Bahlil mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi dari DPR untuk bisa memberikan jatah IUP kepada ormas adat, salah satunya yang ada di Suku Dayak, Kalimantan.

“Tadi kan ada perkembangan aspirasi dari Pak Dedi sebagai anggota DPR dari Kalimantan ya, Coba kita tampung dan kita kaji ya,” jawab Bahlil.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu, 12 Juni 2024 dengan judul Terima Konsesi Tambang Karena Butuh, NU Merasa Sudah Lama Melarat…

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.