Bos NU Gigit Menkeu

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj terang-terangan menggigit Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kiai Said kesal karena eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum menepati janjinya mengucurkan kredit Rp 1,5 triliun. 

Hingga kini, Kemenkeu baru salurkan kredit Rp 211 miliar. Itu pun bunga nya dirasa kebesaran. Sentilan terhadap Sri Mul itu di sampaikan Kiai Said lewat se buah video pendek berdurasi se kitar 2 menit. Sejak awal pekan lalu, video itu sudah hilir mudik di jagat Twitter. 

Ketua Harian PBNU Ro bikin Emhas ikut mengunggah video itu di akun Twitter miliknya, @robikinemhas. Dalam video itu, Kiai Said sed ang berdiri di atas mimbar menyampaikan sambutan. Dalam pidatonya, Kiai Said awalnya bicara tentang ketimpangan ekonomi. 

Ia bercerita ada orang suka berfoya-foya atau menguasai jutaan hektare lahan, tapi di sisi lain ada pula yang untuk makan saja kesulitan. Ia lalu menyinggung ada 164 anak perusahaan dari PT Pertamina. Menurut dia, keberadaan ratusan anak perusahaan itu bancakan dari para direksinya. Kiai Said mengaku, organisasinya kesulitan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena tak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah. 

Baca juga : PLN Dapat Suntikan Dana Rp 16,75 T Dari Bank Nasional

Lalu, ia menceritakan pernah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sri Mul untuk memberikan kredit murah sebesar Rp1,5 triliun. “Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu anda semua seperti apa pemerintah ini,” kata Kiai Said. Tak sampai di situ, Kiai Said terus menceritakan berbagai ketimpangan lain. 

Soal kekayaan alam yang dikuasai sebagian kecil masyarakat. Begitu juga dengan pembagian pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang kerap dimonopoli oleh segelintir orang. Ia menilai, hal ini menunjukkan sikap in toleransi ekonomi. Karena rakyat tak kebagian apa-apa.

 “Jangan sampai harta dinikmati orangorang itu saja. Pasti yang mendapat proyek besar bukan dari kita, bisa dibaca. Sampai kapan seperti ini, wallahu alam,” tuturnya. 

Sampai tadi malam, video itu su dah ditonton sebanyak 1.688 kali. Se bagian pengguna mengkloningnya dan mengunggahnya di akun berbagi video YouTube. Program kredit untuk koperasi yang dimaksud itu diberi nama Ultra Mikro Fun atau Umi Fun. 

Baca juga : Patok Penjualan Rp 7,9 T, Wika Beton Percaya Diri

Dana senilai Rp 1,5 triliun, rencananya akan dikelola oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dan akan didistribusikan ke koperasi-koperasi syariah di tiap daerah seluruh Indonesia. 

Ketua Harian PBNU, Marsudi Syuhud menceritakan awal mula nota kesepahaman itu. Kata dia, pada periode pertama Jokowi, Sri Mul datang ke PB NU dan menyampaikan keinginannya menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, UMKM dan micro finance. 

Sri Mul kemudian menyiapkan dana kredit ke pada masyarakat melalui koperasikoperasi NU atau kelompok ekonomi kecil. “Namun, prakteknya tidak sampai berjalan sampai sekarang,” kata Marsudi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Tanpa adanya bantuan tersebut, pihaknya tak bisa memenuhi program muktamar NU bidang ekonomi yang pada intinya membantu masyarakat di luar NU. 

Dia mengungkapkan, bebe rapa kali sempat menagih realisasi kredit tersebut. Namun hingga saat ini, tak ada hasil yang didapat. Padahal di luar banyak orang yang menuduh NU mendapat bantuan. 

Baca juga : Curi Barang Majikan, TKI Dihukum 26 Bulan Penjara

Padahal buktinya tak ada. Merasa ditagih, Kemenkeu buru-buru memberikan klarifikasi. Juru Bi cara Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti membenarkan soal nota kesepahaman itu. Dia bilang, Rp 1,5 triliun itu dianggarkan pada APBN 2017, dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dana itu sebagai modal awal untuk pelaksanaan program Usaha Ultra Mikro untuk seluruh Indonesia, termasuk pelaku ultra Mikro di bawah NU. 

Nufransa mengatakan, sampai saat ini, PIP telah melakukan akad dengan total nilai Rp 211 miliar untuk 5 koperasi yang berafiliasi dan diusulkan NU. Lima koperasi yang mendapat kucuran dana tersebut adalah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wat Tamwil (KSPPS BMT) UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp 50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp 8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp 50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp 3 miliar. 

Ketua LPNU, Zaenal Effendi mengatakan, bunga kredit yang dikucurkan itu terlampau tinggi, yaitu 8 persen. Menurut dia, bunga sebesar itu tak layak untuk membantu masyarakat kecil, untuk menjalankan usaha mi kro. Skema bantuan itu justru akan membebani masyarakat hingga tidak sanggup mengembalikan kredit. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.