Pak Jokowi, Tolong Kiai Said Diopeni Ya

RM.id  Rakyat Merdeka - Kritik Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj kepada Pemerintah belakangan ini, pedas-pedas. Dia merasa ormas Islam terbesar di Indonesia itu hanya dibutuhkan saat pilpres. Setelah itu ditinggal.

Kritikan terbaru Kiai Said tersebut disampaikan pada acara 'Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020' yang menyoroti perihal keadilan sosial, di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (2/1). Dia bilang, perintah sila kelima itu hingga kini masih jauh panggang dari api.

"Jadi Sila kelima lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan," ujar Kiai Said.

Yang terjadi saat ini, kata dia, justru rakyat kebanyakan hanya dijadikan objek politik. Dimobilisasi dalam ajang politik lima tahunan. Lalu, ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Termasuk warga NU.

Baca juga : Jokowi Pelototin UU Omnibus Law

Ucapan Kiai Said yang menyebutkan NU ditinggal setelah Pilpres juga disampaikan saat acara wisuda mahasiswa Unusia, Parung, Jawa Barat Sabtu (14/12) lalu. Pernyataan Kiai Said itu terekam dalam video berdurasi 32 menit 2 detik.

"Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal," kata Kiai Said di menit 18.05 video, yang diunggah NU Channel di YouTube.

Karena itu, ia meminta, NU tidak hanya puas di tataran komparatif, yakni bangga sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi juga harus kompetitif.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebut diksi toleransi ekonomi. Diksi itu dipakai bos PBNU saat membuka borok monopoli ekonomi di Indonesia. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Baca juga : Jokowi Kaji Kebijakan Ekspor Benih Lobster

"Ada satu orang yang memonopoli proyek-proyek pemerintah. Setiap ada proyek pemerintah, pasti yang dapat satu orang itu, bagaimana ada toleransi," kritiknya.

Kritik pedas Kiai Said lainnya, yang paling banyak disorot publik adalah ketika ia mengungkit-ungkit janji Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan pinjaman kredit murah Rp1,5 triliun kepada NU sebelum pilpres. Namun belum kunjung terealisasi.

"Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu anda semua seperti apa pemerintah ini,” sentil Kiai Said.

Kiai Said membantah sikap kritisnya itu ingin menjadikan PBNU sebagai oposisi pemerintah. "NU bukan oposisi, tapi advokasi,” kilahnya kepada wartawan, Jumat (3/1).

Baca juga : Besok, Tol Layang Japek Mulai Dibuka Untuk Umum

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, sikap kritis Kiai Said kepada Pemerintahan Jokowi tidak lepas dari rasa kecewa karena NU merasa ditinggalkan Jokowi. “Kita tahu NU di pilpres tumplek ke Jokowi-Ma'ruf. Namun dalam pembagian jatah di kabinet, unsur dari NU merasa tidak terwakili," kata Ujang kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Terlebih, posisi Menteri Agama yang biasanya dipegang oleh kalangan NU, saat ini diberikan kepada unsur TNI. Apalagi nama Kiai Said juga sempat disebut-sebut akan menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam penyusunan kabinet. Namun ketika diumumkan, tidak ada.

"Suasana kebatinan Kiai Said dan NU mungkin sedang terluka. Kerena pasca Pilpres, Jokowi tak mengangkat menteri dari unsur NU. Mungkin karena itu lah, saat ini Kiai Said kerap mengkritik Jokowi," terangnya.

Karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai, sosok yang pernah berdarah-darah di pilpres lalu itu, perlu diopeni Jokowi. "Perlu. Kritikan itu kan perlu didengar. Dan bisa saja Jokowi butuh mengopeni dan mengayomi Kiai Said. Itu mungkin menjadi jalan yang terbaik," pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.