Diceramahin Presiden Soal Banjir, Anies-Emil-Wahidin Manggut-manggut

RM.id  Rakyat Merdeka - Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun kemarin, menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Kemarin, Jokowi memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim ke Istana Negara, untuk rapat membahas masalah ini.

Diceramahi Jokowi, Anies, Emil, dan Wahidin manggut-manggut. Rapat ini juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Kepala BNPB Doni Monardo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Para bupati dan wali kota yang daerahnya kena banjir juga dipanggil. Ada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi.

Rapat berjalan serius. Tak ada jamuan. Hanya ada air putih dan serbet di atas meja panjang yang memisahkan Presiden dan menterinya dengan sejumlah kepala daerah di depannya. 

Di depan para kepala daerah, Jokowi ngomong banyak hal. Sejumlah kepala daerah manggut-manggut mengamini instruksi Presiden untuk menangani banjir. Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi total sistem pengendalian banjir maupun sistem pengendalian bencana alam di wilayah masing-masing. 

Baca juga : Pertamina Group Perluas Bantu Korban Banjir di Jakarta

“Saya mengajak kita semuanya mengevaluasi total sistem pengendalian banjir, bencana alam. Dari hulu sampai hilir. Sehingga betul-betul kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkap Jokowi, mengawali rapat.

Jokowi, yang sudah terjun langsung memantau penanganan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, menyimpan banyak catatan untuk jajarannya di pemerintah pusat dan kepala daerah. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin seluruh kepala daerah fokus pada penanganan tanggap darurat. Mulai dari proses evakuasi, pemenuhan logistik, hingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi. 

“Terutama di Banten dan Jawa Barat, saya harapkan segera dilakukan untuk rumah-rumah yang terkena longsor dan banjir. Saya kira jumlahnya sudah teridentifikasi dengan baik. Mohon agar ini diverifikasi lagi,” perintahnya. 

Catatan untuk Anies lumayan banyak. Jokowi meminta Anies meneruskan program normalisasi atau naturalisasi sungai di Ibu Kota. Anies juga diminta membantu pusat membebaskan lahan untuk proyek sodetan Ciliwung. 

“Yang berkaitan dengan Jakarta, Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur itu tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira pusat bisa secepatnya dengan Gubernur menyelesaikan pembebasan lahan ini. Pengerjaan-pengerjaan teruskan kembali, baik normalisasi maupun naturalisasi,” ucap Jokowi. 

Baca juga : Ditanya Kebijakan Penanggulangan Banjir, Anies Masih Fokus Penanganan Korban

Masih untuk Anies, Jokowi menyebut ada 14 sungai yang melintas di Ja karta. Semua sungai tersebut kudu dinormalisasi maupun dinaturalisasi. “Perlu saya sampaikan, bukan hanya Ciliwung, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal,” ujar Jokowi. 

Kepada Menteri LHK, Jokowi ingin program rehabilitasi hutan pencegah longsor dan banjir bandang skala besar dilanjutkan. Ia meminta bibit pohon, baik pohon keras maupun tanaman pencegah dan penghambat longsor, segera disiapkan. Khususnya untuk daerah Lebak dan Kabupaten Bogor. Supaya bisa dikerjakan Januari dan Februari. 

Jokowi juga menginstruksikan Menteri PUPR untuk mempercepat pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Bendu ngan tersebut diharap kan dapat mengendalikan banjir di Jabodetabek ke depannya. “Pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Ini tinggal sisanya tinggal diselesaikan,” katanya. 

Kepala Negara juga menekankan pentingnya kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan dari mulai Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, hingga Pemkot. Diingatkannya, Jakarta sebagai ibukota bukanlah daerah yang berdiri sendiri tetapi dikelilingi wilayah penyangga. 

Jokowi berharap semua bekerja sama dengan baik menyelesaikan banjir ibukota. Soal proyek sodetan Ciliwung, Menteri PUPR memprediksi, sodetan Ciliwung dapat rampung dalam enam bulan jika proses pembebasan lahan dapat diselesaikan. 

Baca juga : Anies Salting Juga Saltum

Kementerian PUPR saat ini masih menempatkan sejumlah alat berat di pembangunan pro yek penangkal banjir Jakarta yang telah digagas sejak 2012. Menurut Basuki, sebenarnya jumlah lahan yang kudu dibebasi untuk proyek sodetan ini sudah tak banyak lagi. Ini mestinya menjadi tugas dari Anies.

 “Enggak banyak. Tapi Pak Gubernur sudah ada kesepakatan dengan masyarakat tinggal nanti pelaksanaannya. Mudah-mudahan setelah banjir ini selesai Beliau sudah bisa melaksanakannya,” kata dia. 
Usai rapat, Anies menyebut sempat ada warga yang mengajukan gugatan terkait pembebasan lahan untuk sodetan Ciliwung. Agar eksekusi pembebasan lahan cepat, Anies memutuskan tidak mengajukan permohonan banding di pengadilan.

 “Cuma kemarin-kemarin kan ada gugatan. Saya putuskan untuk tidak me lakukan banding supaya bisa eksekusi cepat. Lalu saya minta kepada Kementerian PUPR untuk juga mencabut bandingnya. Karena Kementerian PUPR juga sudah mengirimkan banding,” ujar Anies. 

Anies mengaku sudah menghubungi langsung Menteri Basuki. Anies memastikan, proses ganti rugi lahan sodetan Ciliwung sudah bisa diselesaikan bulan ini. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.