Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, komisinya masih terus memburu politikus PDI-Perjuangan Harun Masiku yang kabur ke Singapura.
Harun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Yang pasti selaku penyidik, selaku petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK, kita tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka," tegas Firli usai bertemu pimpinan MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Baca juga : Semoga Bukan Menu Basi
Firli mengaku sudah meminta bantuan kepada Polri untuk mencari Harun. Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu menyebut korps baju cokelat punya jaringan yang luas di luar negeri. Mereka bisa menggunakan jalur-jalur senior license officer yang ada di luar negeri.
"Kita minta bantuan kepada Polri karena beberapa waktu pengalaman, kita tahu persis ada beberapa yang keluar negeri pun itu kita minta bantuan kepada Polri," tutur dia.
Apakah Harun akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang alias DPO? "Setiap orang yang sudah ditetapkan tersangka itu pasti kita lakukan pencarian. Saya kira itu," jawab Firli.
Baca juga : Masih Buron, KPK Segera Cekal Harun Masiku
Selain itu, KPK juga menggandeng Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melacak keberadaan Harun di negeri Singa.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, komisinya belum meminta nama Harun untuk dimasukkan dalam DPO.
"Belum kita belum mengeluarkan surat apa-apa. Kita baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah ke luar pada tanggal 6 (Januari 2020)," tutur Alex. "Kami imbau dulu supaya yang bersangkutan kooperatif kembali ke Indonesia," imbuhnya.
Baca juga : KPK Buru Kader PDIP Harun Masiku
Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyatakan, institusinya siap membantu KPK mencari Harun. "Pada prinsipnya kepolisian akan maksimal membantu, sebatas ada permintaan dari KPK," ujar Argo di Mabes Polri, Selasa (14/1).
Argo menjelaskan, jika nama Harun sudah dimasukkan ke dalam DPO, maka Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri akan ikut bergerak. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
