Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalukan polling ke sejumlah Kepala Desa (Kades) untuk mengetahui opini soal setuju atau tidak dilaksanakan mudik 2020. Hasilnya, hampir seluruh Kades tidak setuju ada mudik tahun ini. Namun, mereka masih ragu antara kebijakan melarang atau mengimbau warganya di kota untuk mengurungkan niat mudik.
“Namun jelas, opini kepala desa saat ini lebih bersifat rasional daripada terbebani muatan adat, sosial, atau ekonomi jangka pendek,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, Selasa (14/4).
Baca juga : Progres Sudah 30 Persen, ITDC Tetap Garap Proyek Sirkuit Mandalika
Ivan merujuk kebiasaan dari tahun ke tahun, mudik sebagai salah satu migrasi terbesar sekaligus singkat ini mendapat dorongan yang kuat dalam aspek budaya dan sosial. Ada ketenangan tak tergantikan saat berkumpul dengan keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman sekampung halaman, meski cuma beberapa hari hingga beberapa minggu dalam setahun.
Potensi ekonomi mudik yang masuk ke desa juga terlalu tinggi untuk dikesampingkan. Merujuk publikasi Kementerian Perhubungan, setidaknya 23 juta warga desa di kota mudik tahun lalu. Jika THR senilai satu kali gaji digunakan untuk mudik, dapat diperkirakan sepanjang lebaran 2020 seharusnya minimal Rp 3,4 triliun masuk desa.
Baca juga : Jumlah Rekening Simpanan di LPS Naik 9,4 Persen di Tahun 2019
Namun, kini ada pandemi Covid-19. Ini bisa membuyarkan berbagai aspek positif mudik beralih menjadi bencana pandemik masuk desa, dalam waktu yang singkat pula. Olehnya, Kemendes PDTT memandang perlu menggali sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader yang sangat penting di desa terhadap mudik tahun 2020. Maka, pada 10-12 April 2020, diselenggarakan polling kepada kepala desa ini.
Data sampel yang diambil dari lapangan sebanyak 3.931 kepala desa pada di 31 provinsi. "Polling menunjukkan nilai hampir mutlak, yaitu 89,75 persen di antara kepala desa yang tidak setuju warganya mudik pada saat ini. Opini ini mengalahkan 10,25 persen kepala desa lain yang masih setuju warganya mudik. Jika merujuk pada fakta ini, aspirasi kepala desa perlu didengar warga yang sedang berada di kota, yaitu agar tidak mudik ke desa pada lebaran 2020," kata Ivan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
