Dark/Light Mode

Biar Bisa Lari Kencang Selesaikan Corona

Menteri Memble Digusur Aje

Senin, 20 April 2020 05:59 WIB
Presiden Jokowi saat meninjau RS Darurat Penanganan Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. (Foto: Antara)
Presiden Jokowi saat meninjau RS Darurat Penanganan Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelesaian kasus corona di dalam negeri banyak dikritik. Beberapa menteri dianggap lemah dan lambat dalam menjalankan instruksi Presiden Jokowi. Untuk itu, ada usulan, menteri-meteri yang memble, digusur aja supaya penanganan corona bisa lari kencang.

Sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret lalu, penanganan Covid-19 tak berjalan mulus. Dari sisi sebaran, setiap hari, jumlah yang terinfeksi dan yang meninggal terus bertambah. Entah kapan akan berhenti. Dari sisi ekonomi, semakin hari, semakin banyak masyarakat yang kena PHK dan dirumahkan. Demikian juga dengan pekerja informal. Semakin banyak yang menganggur. Mereka khawatir akan kelaparan. Sementara, bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah turunnya butuh proses lama.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti kurang solidnya tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan yang diterbitkan menunjukkan ada masalah pada koordinasi dan komunikasi. "Terlihat dari komunikasi yang tidak sejalan. Salah satu contohnya, di implementasi Kartu Pra-Kerja. Harusnya program ini di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi direktur eksekutifnya justru dari Kantor Staf Presiden. Itu menunjukkan saling melempar tanggung jawab," ulas Bhima di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Biaya Pengobatan Corona Di RS Siloam Ditanggung Negara

Bhima menyarankan Jokowi melakukan perombakan. "Untuk mengembalikan kepercayaan dari dunia usaha, perlu dilakukan perombakan. Secepatnya dilakukan penyegaran, di tim ekonomi khususnya. Sehingga stimulus tepat sasaran. Kemudian mengoreksi kebijakan yang tidak relevan. Misalnya, Kartu Pra-Kerja dan pelatihan online yang dipaksakan, yang justru buang-buang anggaran. Harus ada koreksi," terangnya.

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, juga menganggap ada persoalan serius dari pemerintah. Dia menyoroti soal keakuratan data Covid-19. Ini menunjukkan koordinasi tak berjalan efektif. "Kalau toh tidak di-reshuffle, paling tidak harus ada yang mendapat teguran keras," sarannya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut pemerintah seperti tidak siap menghadapi pandemi corona. Hendri menyarankan Jokowi membentuk kabinet pandemi. Yaitu menunjuk orang-orang yang pas, punya keahlian, dan bisa bekerja cepat. Jika pandemi ini berakhir dan ada reshuffle lagi, tidak ada masalah.

Baca juga : Siaga Covid-19, Kementan Amankan Produk Pertanian Ilegal di Sejumlah Daerah

Dia ingat kejadian seperti ini pernah dilakukan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, pada perang dunia kedua. Saat itu, Winston membentuk kabinet perang. Isinya menteri yang paham situasi perang. Namun, setelah perang usai, kabinetnya diganti semua. Bahkan, Winston kalah saat pemilu berikutnya. Karena sosoknya sudah tidak diperlukan usai perang berakhir.

Kata Hendri, Jokowi bisa menggunakan orang-orang yang siap menghadapi pandemi. Biasanya, mereka seorang ahli saat situasi sedang krisis atau orang tersebut sudah selesai dengan bisnisnya. Biarkan kabinet ini bekerja sampai pandemi ini selesai, atau sekalian saat pemulihan.

"Nggak apa-apa kerja setahun, nanti reshuffle lagi. Kalau menteri apa saja yang di-reshuffle, saya rasa Jokowi sudah ngerti. Kan standarnya beliau satu, menteri yang bikin gaduh pasti di-reshuffle. Sudah kelihatan siapa," pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.