Dark/Light Mode

Direksi Prakerja Digaji 77 Juta, Yang Gak Kerja Ada 7 Juta

Rabu, 29 Juli 2020 05:20 WIB
Kartu Prakerja (Foto: Istimewa)
Kartu Prakerja (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gaji gede para direksi pelaksana Kartu Prakerja menuai kontroversi. Di tengah kondisi masyarakat sedang susah akibat pandemi corona, para direksi itu digaji mulai dari Rp 47 juta hingga Rp 77,5 juta. Di saat yang sama, jumlah yang nganggur di Indonesia terus bertambah. Saat ini sudah mencapai 7 juta orang.

Ketentuan soal gaji direksi pelaksana Kartu Prakerja ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Aturan itu diteken Presiden Jokowi Senin (20/7) dan langsung diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly pada waktu yang sama. 

Baca juga : Yang Pengen Nonton Banyak, Yang Takut Corona Banyak

Dalam Perpres itu diatur, gaji Direktur Eksekutif sebesar Rp 77,5 juta. Di bawahnya, Direktur Operasi, mendapat gaji Rp 62 juta. Kemudian Direktur Teknologi, Rp 58 juta. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebesar Rp 54,25 juta. Sementara, Direktur Pemantauan dan Evaluasi serta Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan mendapat gaji yang sama, Rp 47 juta. 

Direksi juga mendapat tunjangan perjalanan dinas dan fasilitas jaminan sosial. Besaran tunjangan setara dengan perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi pratama hingga madya sesuai tingkatan direksi.

Baca juga : Ini Daftar 10 Kereta Jarak Jauh Yang Mulai Beroperasi 10 Juli

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, gaji yang diterima para direksi pelaksana Kartu Prakerja sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. "Tentu ini sudah dikalkulasi dengan baik," tuturnya, kemarin. 

Namun, dalam pandangan umum, gaji tersebut berlebihan. Kritik pun bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Politisi senior Partai Demokrat itu mengatakan, Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Karena itu, program itu tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi. 

Baca juga : 61 Juta Orang Tidur Kelaparan

"Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?" kritiknya, kemarin. 

Di tengah kontroversi tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan angka pengangguran di Indonesia yang meningkat hingga 3,7 juta orang akibat pandemi. Kenaikannya, mencapai 50 persen. "Sekarang itu kita itu (pengangguran) sekitar 7 juta-an," ujar Suharso, usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi terkait Rancangan Postur APBN Tahun 2021, kemarin. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.