Semua Pihak Harus Duduk Bersama Agar Manfaat Dana Otsus Papua Makin Terasa

 Sebelumnya 
Meski ada kekurangan, Yorrys mengajak semua pihak, untuk duduk bersama berdialog agar dukungan pemerintah pusat melalui melalui Otsus dapat diterapkan lebih baik lagi. Karena itu, perlu melihat penerapan dan evaluasi secara komprehensif, tidak setengah-setengah apalagi ada manfaat besar dari Otsus. “Evaluasi perlu agar dana yang nanti dikucurkan masih dibutuhkan untuk penyelesaian Papua tapi harus dibuat rancangan. Dari aspek kultur, duduk semua supaya ke depan melihat ada harapan muncul,” ujar Yorrys.

Michael Manufandu, Duta Besar dan Senior Pamong Papua menjelaskan, kebijakan dana Otsus yang terus berlanjut di era Presiden Jokowi juga mengindikasikan adanya komitmen dan dukungan nyata Pemerintah Pusat ke Papua. Apalagi dari sisi anggaran sejak awal berlaku terus naik.

Baca juga : Telkomsel Hadirkan Solusi Digital Agar Bisnis UMKM Makin Moncer

Kata Michael, dari segi keputusan politik, kemauan mendukung Otsus tetap berjalan dan tetap ditingkatkan. Bahkan, sebelum menjadi dua provinsi, daerah di Papua juga sudah mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana dekonsentrasi, yang dibagi ke setiap Pemerintah Daerah. Tinggal Pemdanya benar-benar memaksimalkan penggunaan dana. 

Apalagi, dengan kewenangan otonomi, daerah benar-benar bisa mengelola berbagai keperluan, urusan, kebijakan di semua sektor, agar masyarakat setempat bisa sejahtera. Sehingga, seharusnya, jika ada persoalan seperti warga kelaparan, warga sakit, tidak lagi menunjuk ke pusat. Sebab, persoalan itu menjadi kewenangan Pemda sepenuhnya yang sudah mendapatkan berbagai dukungan dana. Karena itu, perlu ada kesepahaman dan kesamaan visi antara pusat dan daerah, agar dana Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca juga : Banyak Kesamaan, Demokrat dan PPP Makin Lengket

“Kalau bupati mendapat dana perbaikan kampong-kampung, itu kerjakan. Karena ada kewenangan. Jangan sampai uang Otsus liar ke mana-mana, ke sana-ke mari, karena itu tetap perlu pengawasan. Masih ada kelemahan, dana diberikan lalu tidak bisa dikendalikan. Misal, ada satu kabupaten dengan penduduk 15 ribu jiwa, mendapat dana Rp 1 triliun, jika dikelola benar tidak akan ada orang kelaparan,” jelas Michael. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.