Kirain Kirim BLT Ke Rakyat, Eh Kirim Surat Ke Presiden

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak setuju Jakarta diberlakukan PSBB lagi, Bos Grup Djarum, Robert Budi Hartono mengirim surat ke Presiden Jokowi. Konglomerat berharta triliunan itu, menolak PSBB. Namun, harapannya pupus, karena mulai hari PSBB di Jakarta tetap diberlakukan.

Selain harus gigit jari karena PSBB, dia malah jadi bulan-bulanan di dunia maya. Dia diminta, ketimbang ngurusin PSBB mending memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke rakyat miskin.

Surat Budi Hartono ke Presiden itu pertama diketahui dari unggahan mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F Gontha, di Instagram miliknya @petergontha, kemarin. Suratnya cukup panjang. Isi surat utamanya ada 2 halaman. Di dalamnya juga memakai referensi, dengan memasukkan 3 link berita. Budi Hartono juga melampirkan grafik-grafik kondisi Corona di Jakarta, keberhasilan negara lain, sampai gambar ruang isolasi mandiri. 

Baca juga : Tolak Revisi UU KPK, Agus Rahardjo Bakal Surati Presiden

Surat yang dibuat Jumat (11/9) diawali dengan usulan agar dipertimbangkan Presiden. "Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat," tulis salah satu orang terkaya di Indonesia itu, dalam salah satu bait suratnya. 

Budi Hartono lalu mengungkapkan dua alasan. Pertama, PSBB di Jakarta terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat penularan Covid-19. Kedua, kapasitas rumah sakit di DKI akan tetap penuh, dengan atau tanpa PSBB. 

Atas hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya menyiapkan tempat isolasi mandiri. Tujuannya, untuk mengantisipasi ketika terjadi lonjakan kasus seperti belakangan ini. 

Baca juga : BPK Beberkan Masalah Di Industri Sawit, Luhut Mau Lapor Ke Presiden

Budi Hartono lalu mencontohkan Singapura. Kata dia, Negeri Singa itu membangun fasilitas kesehatan dengan kontainer ber-AC. Menurut Budi, pembangunan fasilitas seperti ini sangat mudah ditiru. Pembangunannya hanya memakan waktu kurang dua minggu. 

Kemudian, pria dengan nama asli Oei Hwie Tjhong itu menyampaikan empat usulan untuk mengendalikan penularan Covid-19, khususnya di Ibu Kota. Pertama, menegakkan aturan dan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak disiplin. Tugas memberikan sanksi ini berada di pundak Gubernur DKI. "Jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," tulisnya. 

Kedua, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Sehingga jika terjadi lonjakan, angkanya tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.