Luhut Tak Mau Grasa-Grusu, Epidemiolog Kasih Jempol

 Sebelumnya 
Virolog Universitas Gadjah Mada, M Saifuddin Hakim sepakat dengan Luhut. Menurutnya, pemerintah memang tidak boleh grasa-grusu melalukan vaksinasi Covid-19.

Sebab vaksin akan sulit diterima masyarakat jika belum lolos uji klinis fase 3. Sebagai catatan, dari belasan kandidat vaksin Covid-19 di berbagai negara, belum ada satu pun yang lolos uji klinis fase 3.

Padahal, layak tidaknya suatu vaksin, tergantung laporan yang dihasilkan dari uji tahap akhir tersebut. Seperti keampuhannya, maupun efek samping yang ditimbulkan.

Saifuddin mengaku telah mempelajari semua vaksin yang telah dibeli pemerintah. Sebut saja vaksin buatan Sinovac, CanSino, Sinopharm, G42, dan Astrazeneca.

Baca juga : Jokowi: Yang Gratis Diurus Menkes, Yang Bayar Ditangani Menteri BUMN

“Data yang bisa diakses dari vaksin itu baru sampai uji klinis fase 2. Belum ada satu pun uji klinis fase 3 yang hasilnya sudah dirilis,” katanya, dalam diskusi virtual Kompas Talks bersama KAGAMA bertema Strategi Indonesia: Keluar dari Pandemi, kemarin.

Menurutnya, wajar bila saat ini masyarakat khawatir akan status vaksin. Kekhawatiran itu bukan lagi soal halal haramnya, melainkan berdasarkan hasil uji klinisnya.

“Bagaimana mungkin vaksin sudah dipakai November tapi belum selesai diuji klinis fase tiga,” kritiknya.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono meminta pemerintah membatalkan semua rencana pembelian vaksin Covid-19. Setidaknya sampai uji klinis fase 3 selesai, sehingga keamanannya dapat terjamin.

Baca juga : Positif Covid-19, Dua Tahanan KPK Dirawat Di Rumah Sakit

Pandu juga meminta pemerintah bersabar, dan memperkuat sistem kesehatan publik di Tanah Air. Jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.

Tujuannya, agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. “Batalkan semua rencana pembelian kandidat vaksin. Tunggu dan lakukan penguatan sistem penguatan publik di Indonesia,” katanya melalui akun @drpriono1.

Pandu berpendapat, vaksin bukan solusi jangka pendek untuk mengatasi pandemi. Menurutnya, untuk tercipta herd immunity, perlu cakupan vaksin yang tinggi dan efektif. Keselamatan publik yang utama. Bukannya kedaruratan yang harus diselesaikan dengan segera.

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto agar program vaksinasi Corona tidak dilakukan tergesa-gesa.

Baca juga : Pandemi Covid-19 Tak Halangi Pelatihan PPHT Jeruk

Surat itu ditandatangani Ketua Umum PB IDI, dr Daeng M Faqih. Surat itu diunggah di akun Twitter resmi PB IDI, Kamis (22/10).

Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 hingga Kepala BPOM.

“Perlu diadakan persiapan yang baik, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” tulis IDI. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.