Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Anggaran 2021

Infrastruktur Naik Kesehatan Turun

Sabtu, 19 Desember 2020 05:16 WIB
Di saat ramai aksi 1812, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja bagi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Foto : BIRO PERS).
Di saat ramai aksi 1812, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja bagi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Foto : BIRO PERS).

 Sebelumnya 
Di sisi lain, ia menyoroti kenaikan anggaran untuk infrastruktrur yang mencapai Rp 414 triliun dari sebelumnya Rp 281,1 triliun di 2020. “Jadi kesehatan memang nomor dua,” bebernya.

Kurangnya anggaran kesehatan berdampak pada kehidupan masyarakat. Rakyat jadi harus merogoh kocek cukup dalam untuk kesehatan.

Baca juga : KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur Di Banjar

Berdasarkan data yang ia kumpulkan, masyarakat harus menyisihkan sekitar 35 persen untuk kesehatan. Negara lain sudah jauh lebih baik. Di Thailand, pengeluaran rakyat untuk kesehatan hanya 11 persen. Afrika Selatan 7,8 persen. Jadi, pendapatan bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Uni Eropa di bawah 20 persen. “Indonesia sudah miskin, rakyatnya harus bayar pengeluaran lebih banyak,” sentil Faisal.

Menurut dia, akar permasalahan dari resesi ekonomi adalah kesehatan. Tapi, anggaran penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan, justru turun. “Kalau mau sembuhkan ekonomi, sembuhkan lah dulu manusianya, bukan kebalikannya,” ungkapnya.

Baca juga : Angkasa Pura I Pastikan Protokol Kesehatan Bandara Saat Libur Nataru

Menjawab kritikan Faisal, Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, anggaran sektor kesehatan relatif kecil karena Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto tidak meminta anggaran yang besar. Karena itu, anggaran tahun depan didominasi oleh sektor ekonomi, bukan kesehatan.

Budi menilai, jika disertai dengan perincian alokasi anggaran serta pertanggungjawabannya, Kementerian Keuangan tak akan menolak untuk mengalokasikan anggaran kesehatan yang lebih besar. Ke depan, Kementerian Kesehatan diminta lebih proaktif dalam meminta anggaran, agar sektor kesehatan bisa memegang kendali dalam penanganan pandemic Covid-19.

Baca juga : Bio Farma Siapkan Infrastruktur Digital

“Orang kesehatan harus take the role (mengambil kendali). Kenapa dapatnya (anggaran) sedikit? Ya minta yang banyak, emang bakal ditolak? Sumpah enggak bakal ditolak,” kata Budi.

Untuk diketahui, total alokasi belanja negara tahun depan mencapai Rp 2.750 triliun. Anggaran ini tersebar di beberapa bidang yaitu pendidikan Rp 550 triliun, kesehatan Rp 169,7 triliun, program perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, dan infrastruktur akan meningkat kembali ke Rp 417,4 triliun. Kemudian, untuk bidang ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, dan bidang untuk pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) mencapai Rp 26 triliun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.