Wapres Minta Mas Menteri Turutin Nasihat Para Ulama

 Sebelumnya 
Dia menegaskan, menurut UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, pendidikan Indonesia memprioritaskan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Artinya, benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyayangkan sikap Nadiem yang tidak memasukkan kata agama dalam roadmap PJPN. Menurutnya, bangsa ini punya ciri khas tersendiri, yakni spirit keagamaan yang selalu mengiringi perubahan, termasuk pendidikan.

Baca juga : Hanya Dihadiri Keluarga Yang Sudah Dites PCR, Eks Menteri ESDM Ignasius Jonan Nikahkan Putrinya

Kata Syaiful, kritikan yang dilayangkan para ulama sejalan dengan hasil rekomendasi Komisi X melalui panitia kerja. Menurut dia, sejak awal, draf PJPN memang banjir kritikan.

Bagaimana tanggapan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin. Melalui juru bicaranya Masduki Baidlawi meminta Nadiem mengakomodir masukan dari berbagai tokoh untuk menyempurnakan draf PJPN 2020-2035.

Sebab, kata dia, Ma’ruf menilai unsur agama harus ada dalam roadmap pendidikan sebagai realitas dari masyarakat Indonesia dan juga representasi dari aturan main yang ada. Ma’ruf selalu berpesan untuk mementingkan moderasi beragama sebagai ciri khas Indonesia.

Baca juga : Menteri Teten: Masih Banyak PR Bangkitkan UMKM

Lalu bagaimana respons Nadiem?

Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman menegaskan, mata pelajaran agama tidak akan dihapus.

Sebab, menurutnya, agama merupakan hal yang sangat esensial bagi bangsa Indonesia, karenanya direfleksikan pada profil Pelajar Pancasila dalam dokumen roadmap pendidikan 2020-2035.

Baca juga : Anggota Komisi III DPR Minta Keutuhan Aset Negara Dijaga

Menanggapi draf yang beredar di masyarakat, Hendarman mengakui bahwa sejauh ini hanya ada satu draf yang sudah pernah dibuat. Hanya saja, itu belum final. “Dapat dilihat pada keterangan di setiap halaman bahwa dokumen tersebut masih berupa draf. Substansinya belum lengkap. Sehingga tidak dapat dikatakan dokumen final,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memuji Kementerian Pendidikan lantaran mampu menyederhanakan kurikulum yang lebih fleksibel dengan orientasi kompetensi. Dia memandang kurikulum tersebut sangat progresif dan transformatif. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.