Koalisi LSM Duga Kasus Korupsi Izin Ekspor Benih Lobster Bersifat TSM

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi LSM yang terdiri atas Indonesia Budget Center (IBC), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Tepi Indonesia, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menduga, kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersikap TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu, Koalisi LSM mendorong KPK menelusuri seluruh aliran dana suap yang diberikan para eksportir ke Edhy.

Kasus korupsi benih lobster itu bisa dikatakan terstruktur karena dilakukan pejabat dalam struktur pemerintahan. Dikatakan sistematis karena korupsi sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Sedangkan disebut masif karena korupsi dilakukan secara besar-besaran.

Baca juga : KPK Panggil Sekjen dan Irjen KKP

“Menteri yang ditangkap memiliki hubungan dan kaki tangan di sekelilingnya yakni para asisten pribadi maupun pejabat di lingkungan kementerian. Mereka secara struktur memiliki kuasa dan memahami sistem pengadaan maupun bagaimana korupsi dilakukan. Korupsi akan sulit diberantas jika akar permasalahan kartel dan penguasa bisnis gelap ini tidak ikut diberantas,” ucapnya, Koordinator Tepi Indonesia Jeirry Sumampouw, perwakilan Koalisi LSM, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (17/3).

Koalisi LSM menduga, nilai kerugian negara akibat ekspor lobster ilegal yang dikendalikan struktur gelap jauh lebih besar yang sitaan KPK selama ini. Makanya, KPK harus bisa membongkar aktor utama praktik ilegal kasus tersebut. Pihaknya mendorong KPK memproses kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk membongkar struktur gelap yang mengendalikan dan mempermainkan kuasa negara agar kepercayaan publik menguat di tengah tudingan pelemahan fungsi KPK.

Baca juga : Usut Kasus Korupsi Bintan, KPK Geledah 4 Tempat Di Batam

Koalisi LSM mendukung penuh langkah KPK untuk memeriksa para eksportir benih bening lobster (BBL) yang melalui jalur resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta membongkar struktur bisnis gelap. Lolosnya ribuan BBL yang melebihi jumlah pada dokumen tak lepas adanya oknum yang bermain.

“Koalisi turut menduga adanya permufakatan jahat di balik kesepakatan atas harga pengiriman Rp 1.800 per ekor benih lobster oleh eksportir dan KKP, karena angka ini termasuk mahal dan diketahui bahwa ongkos riil yang dibayarkan kepada perusahaan jasa pengiriman cargo (freight forwarding) adalah Rp 350 per ekor,” ucap Jeirry.

Baca juga : Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Bupati Bintan

Hal ini memicu timbulnya dugaan adanya hubungan yang kuat antara disepakatinya harga tinggi ekspor Rp 1.800 per ekor dengan manipulasi data ekspor BBL, yang juga berakibat pada dugaan praktik penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen oleh seluruh eksportir, dan ini direstui KKP selaku pihak yang melakukan perhitungan dan penyegelan kotak cargo yang akan dikirim. “Di sisi lain, masih terjadi penangkapan benih lobster, padahal kegiatan ekspor benih lobster ini sedang dalam tahap moratorium. Pembelian benih lobster tetap masih beredar dan kegiatan penyelundupan ke Vietnam masih berjalan,” beber Jeirry.

Untuk itu, Koalisi LSM mendorong tiga hal. Pertama, reformasi tata kelola sumber daya lobster karena dampak kerugian negara, sumber daya alam, dan masyarakat sangatlah besar. Kedua, KPK membongkar aktor utama dan eksportir gelap korupsi lobster. Ketiga, mengajak masyarakat mendukung langkah KPK untuk terus membongkar kasus korupsi terstruktur ini dan KPK harus berani memanggil serta menangkap aktor-aktor yang diduga kuat terlibat di dalamnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.