Petani Tebu Merasa Beban Makin Berat

RM.id  Rakyat Merdeka - Petani merasa tantangan bertani tebu semakin berat dengan rencana pemerintah akan menggenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok, khususnya gula. Sebab, kebijakan itu akan membuat harga jual akan semakin tidak kompetitif.

Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin menolak rencana pengenaan PPN pada gula. Sebab, kebijakan itu d bakal merugikan seluruh petani tebu. Pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

Baca juga : Tenang, Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Tak Batasi Kebebasan Berekspresi

“Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayar­kan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani,” kata Khabsyin, Jumat (11/6).

Khabsyin menuturkan, harga jual gula di tingkat petani saat ini hanya Rp 10.500 per kilo gram (kg).

Baca juga : Sebelum Diserahkan Ke Pertamina, Masalah Blok Rokan Harus Dituntaskan

Jika dikenakan PPN 12 persen maka yang diterima petani ting­gal Rp 9.240 per kg. Ditegaskan­nya, angka tersebut jauh dibawah biaya pokok produksi sebesar Rp 11.500 per kg. Padahal pada 2020, gula tani laku Rp 11.200 per kg tanpa ada PPN.

Khabsyin menuturkan, se­lama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan. Seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP) gula, hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran.

Baca juga : Sukur Targetkan Banteng Menang Kembali Di 2024

“Ini kok malah mau dikenakan PPN. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke Jakarta,” ancamnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.