Utang Nambah Lagi Rp 7 Triliun

 Sebelumnya 
Rinciannya: Surat Berharga Negara (SBN) Rp 5.580,02 triliun atau 86,94 persen dari total utang, dan pinjaman Rp 838,13 triliun atau 13,06 persen dari keseluruhan utang pemerintah.

Kata Sri Mulyani, tren kenaikan utang hampir terjadi di seluruh negara. “Kita lakukan kebijakan fiskal yang countercyclical dengan meminjam dan gunakan dana pinjaman untuk minimalkan kontraksi ekonomi. Namun itu dilakukan semua negara di dunia,” terangnya.

Pelebaran defisit fiskal juga menjadi biang kerok kenaikan jumlah utang. Adapun langkah mitigasinya, pemerintah akan terus mewaspadai ketidakpastian di pasar keuangan global, yang berdampak pada kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah AS atau US Treasury alias taper tantrum. Hal ini juga akan mempengaruhi kenaikan yield SBN.

Baca juga : Kementan Bakal Bangun Lagi Food Estate Berbasis Hortikultura

“Kenaikan ini harus diwaspadai, terutama dikaitkan dengan tren kenaikan suku bunga yang terjadi di AS,” terang Sri Mulyani.

Menanggapi penambahan utang ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menganggap, pemerintah kurang kreatif. Strateginya sangat standar. Karena perlu diingat, penambahan utang berimplikasi terhadap beban bunga dan pokok yang harus dibayar.

Prediksi Bhima, beban bunga utang saat ini tembus Rp 373 triliun per tahun atau setara 25 persen penerimaan pajak. Terlebih, ada proyeksi rupiah bakal melemah yang diakibatkan taper tantrum. Dampaknya, beban bunga utang pinjaman luar negeri akan naik signifikan.

Baca juga : Diincar Dengan Harga Tinggi, Khofifah Larang Ekspor Katak Porang

“Dibanding menambah utang baru, justru yang harusnya dilakukan adalah mengajukan fasilitas penghapusan pokok pinjaman atau keringanan bunga pinjaman kepada kreditur seperti Bank Dunia,” beber Bhima saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Bhima mengungkapkan, karena pandemi, Indonesia turun kelas. Dari negara berpendapatan menengah ke atas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Maka seharusnya, Indonesia masuk kategori yang pembayaran utangnya justru bisa ditunda.

Lantas, apa yang bisa dilakukan? Bhima menyebut, pemerintah bisa negosiasi ulang utangnya, seperti Paris Club atau skenario debt swap. Apalagi, pemerintah pernah mencoba skenario debt swap, yakni menukar utang yang ada dengan program pendidikan dengan Jerman atau dengan Italia soal rekonstruksi pasca Tsunami di Aceh. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.