Istana Ngotot Nolak Lockdown

 Sebelumnya 
Menurut dia, diperaturan PPKM Mikro sudah di jelaskan bagi daerah yang masuk dalam kategori zona merah, harus melaksanakan prosedur protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, work from home (WFH) sebesar 75 persen. Dilarang ibadah di tempat ibadah, dan sekolah tetap online.

Selain itu memperketat pengunjung di pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat wisatawan. Maksimal harus sesuai dengan peraturan PPKM Mikro yakni 50 persen dari daya tampung.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk mengantisipasi lonjakan Corona yang perlu dilakukan pemerintah daerah hanya memperketat implementasi peraturan. “Dengan PPKM mikro itu kita tebalkan, perketat saja peraturan itu,” katanya.

Baca juga : Sri Sultan: Arep Ngopo Meneh, Satu-satunya Cara Ya Lockdown Total

Bagaimana sikap DPR? Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi mendukung penerapan PPKM Mikro dibanding lockdown. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas lagi menerapkan aturan itu, sehingga masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“PPKM percuma kalau tidak dibarengi dengan penegakkan aturan yang ketat. Itu peran pemerintah agar aturan yang sudah dibuat bisa diterapkan masyarakat,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, jika lockdown diterapkan, pemerintah wajib menanggung seluruh hajat kebutuhan seluruh masyarakatnya. Ini akan memberatkan pemerintah. Apalagi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah lagi megap-megap karena Corona.

Baca juga : Warga Positif, Pemda Jangan Ragu Lakukan Micro Lockdwon

Bagaimana tanggapan pengamat soal lockdown? Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mengibaratkan, lockdown seperti obat keras yang punya efek samping. Memang dampaknya bagus untuk menekan penyebaran virus, tapi perekonomian yang jadi korban.

Jika lockdown dilakukan, Ia memprediksi kemiskinan bisa bertambah di atas 500 ribu orang atau setengah dari penambahan penduduk miskin pada periode Maret-September 2020 yang mencapai 1,13 juta orang. Sedangkan angka pengangguran bisa tembus ke kisaran 8-9 persen.

Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM mikro terbukti tidak membuat masyarakat patuh terhadap penetapan protokol kesehatan. Kemudian jika saat ini tetap dilakukan, dia menilai sudah terlambat karena kasus Covid-19 sudah tersebar di mana-mana.

Baca juga : Eropa Lockdown Lagi

“PPKM mikro tidak efektif dan sangat tidak efektif dan itu sangat jelas itu tidak menurunkan angka reproduksi secara signifikan. Apa yang terjadi saat ini adalah bukti rill nyata bahwa PPKM tidak efektif,” katanya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.