Dark/Light Mode

Istana Ngotot Nolak Lockdown

Minggu, 20 Juni 2021 08:10 WIB
Paramedis membawa pasien Covid-19 menuju Ruang ICU, RSUD Kota Bogor, Jumat (18/6/2021). (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)
Paramedis membawa pasien Covid-19 menuju Ruang ICU, RSUD Kota Bogor, Jumat (18/6/2021). (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Seiring merajalelanya Corona, desakan agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus menguat. Namun, Istana tetap ngotot menolak lockdown. Istana lebih memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Selain disuarakan oleh Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, permintaan lockdown juga disampaikan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lapor Covid-19. Bahkan, organisasi kesehatan dunia alias WHO juga menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Desakan itu muncul karena kondisi Corona di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pasien yang terinfeksi virus jauh melebihi jumlah tenaga kerja (nakes). Tempat tidur di sejumlah rumah sakit mulai penuh. Kalau ini dibiarkan dan tidak segera dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat, Indonesia bisa kolaps.

Baca juga : Sri Sultan: Arep Ngopo Meneh, Satu-satunya Cara Ya Lockdown Total

Hingga kemarin, kasus positif Corona di Tanah Air bertambah 12.906 kasus. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus positif mencapai 1.976.172.

DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan penambahan tertinggi dengan 4.895 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 2.104 kasus, Jawa Tengah 1.877 kasus, Jawa Timur 693 kasus, DI Yogyakarta 638 kasus, dan Kepulauan Riau 341 kasus.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan lockdown. Menurutnya, PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang tepat untuk menangani Corona.

Baca juga : Warga Positif, Pemda Jangan Ragu Lakukan Micro Lockdwon

Fadjroel melanjutkan, PPKM Mikro terbukti sudah teruji selama satu tahun terakhir dalam mengatasi Corona di Indonesia. “Pengalaman empiris setahun terakhir ini jadi buktinya,” ujar Fadjroel, kemarin.

Hal senada dikatakan Deputi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan. Dia memastikan, pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Bukan lockdown atau karantina wilayah. Menurutnya, keputusan ini sudah sejalan dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Seperti yang disampaikan oleh Satgas bahwa PPKM harus diperkuat dengan penegakan disiplin yang lebih kuat dan membangun kesadaran masyarakat,” kata Abetnego, kemarin.

Baca juga : Eropa Lockdown Lagi

Dalam kesempatan ini, dia juga menanggapi usulan Sultan Hamengku Buwono X untuk menerapkan lockdown di Yogyakarta. Menurut Abetnego, usulan itu harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Satgas.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto juga mengatakan, PPKM Mikro masih relevan untuk mengatasi lonjakan kasus Corana di sejumlah daerah yang terjadi beberapa hari ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.