Jokowi Geleng Kepala

 Sebelumnya 
Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang. Sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Airlangga menilai, berbagai upaya tersebut dapat membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi. Sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di kuartal IV 2021. Dengan begitu, perekonomian Indonesia diprediksi bisa tumbuh 3,7-4,5 persen sepanjang tahun ini, dan berada di rentang 5,0-5,5 persen di 2022.

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno ikut mengomentari sikap realistis Presiden. Katanya, ada tiga cara menghitung pertumbuhan ekonomi: secara tahunan (year on year), per kuartal (quarter to quarter), dan tahun berjalan (year to date). “Tinggal hitungan mana yang mau diambil atau digunakan,” ulasnya.

Baca juga : Ekonomi RI Tumbuh Di Atas Vietnam-Korsel, Airlangga Happy

Soal kuartal III, Hendrawan senada dengan Jokowi. Prediksinya, pertumbuhan ekonomi bakal turun karena pengaruh PPKM. Sampai berapa angkanya? Kader banteng ini menyebut, turun di bawah 5 persen.

“Sekarang sumber pertumbuhan ekonomi semakin berat bergerak. Efektivitas belanja APBN memainkan peran sentral mendongkrak pemulihan,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memprediksi, ekonomi kuartal III hanya berada di level 1-2 persen yoy. Hitungan ini juga masih bergantung dari berapa lama PPKM ketat diberlakukan. Jika September sebagian besar wilayah masih PPKM level 3-4, maka proyeksi pertumbuhannya lebih rendah lagi.

Baca juga : Pak Jokowi Senyum, Tapi Tidak Lebar

Bhima mengatakan, konsumsi rumah tangga masih dipengaruhi rendahnya mobilitas masyarakat. Indeks keyakinan konsumen sudah jatuh ke level 80 pada Juli. Itu artinya, konsumen kelas menengah atas kembali menabung. Sementara kelas bawahnya, makin pesimis mendapat kesempatan kerja selama PPKM.

Untuk memaksimalkan momentum pertumbuhan, Bhima usul agar pemerintah menggelontorkan belanja yang lebih besar lagi untuk mencegah penurunan daya beli. Minimal, anggaran perlindungan sosial dalam PEN Rp 300-400 triliun. Dengan begitu, perekonomian akan tumbuh positif sampai akhir tahun.

“Saat ini kan baru Rp 187 triliun, itu relatif kecil. Serapan anggaran di pemda juga wajib didorong. Masih banyak dana pemda parkir di bank. Itu tidak wajar. Karena kondisi saat ini butuh belanja pemerintah,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.