Anggaran Naik, Tapi Rakyat Nggak Diurus

 Sebelumnya 
“Politik dinasti wajib menjadi atensi pihak KPK karena ada kecenderungan untuk meraup kekuasaan dengan kewenangannya,” ujar Rully.

Rully menekankan, tidak ada hubungan pasti antara politik dinasti dan perilaku korupsi. Ia meyakini permainan antarpolitisi berujung korupsi bisa terjadi tanpa asas kekerabatan. Namun, politik dinasti diduga mempermudah terjadinya korupsi karena hubungan kekerabatan.

Baca juga : Semoga September Ceria

“Apalagi, jika semua lembaga diisi berbasis kekeluargaan. Hal ini yang membuat sistem check and balances (pengawasan) berjalan rusak,” ucap Rully.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menyebut, politik kekerabatan atau politik dinasti rentan terjadinya praktek korupsi. “Persentase politik itu memang luar biasa menggurita di banyak tempat sehingga para kepala daerah seolah menjadi raja-raja kecil di banyak daerah yang mengekstraksi sumber-sumber keuangan daerah,” kata Arif.

Baca juga : Semoga Tak Ada Lagi Pasien Corona Di Wisma Atlet

Di dunia maya, kasus di Probolinggo juga masih menjadi perbincangan menarik warganet. Kebanyakan, warganet mengkaitkan dinasti politik di Probolinggo dengan prilaku korupsi.

Sejarawan JJ Rizal lewat akun Twitternya, ikut mengaitkan dinasti dan korupsi. “Mengapa ada pejabat yang bisa dengan santai makan mayat rakyatnya sendiri? Sebab situasi politik Indonesia masih sangat kuat pada oligarki dan dinasti politik yang mengandalkan ketokohan atau popularitas dengan finansial kuat. Alhasil politik tanpa virtue atau nilai,” cuit lewat akun @JJRizal.

Baca juga : Mahfud: PON XX Papua Aman

“Dinasti politik bukan sebuah larangan dalam demokrasi karena semua berhak memilih dan dipilih termasuk dalam kontestasi politik. Namun, adanya dinasti politik bisa menjadi celah terjadinya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ini telah terbukti serta terus terjadi,” tulis @Mduniverse2. “Habis baca berita ada dinasti politik dan korupsi. Sedih banget bangku kepala desa diperjualbelikan,” timpal @pousphene.

“Miris!!! Kemiskinan penduduk dan korupsi kepala daerah,” cuit @citrapdklp. “Seharusnya tugas utama kepala daerah itu adalah pengentasan kemiskinan dan pengembangan nilai hidup warganya. Ternyata prakteknya malah mengentaskan kemiskinan diri sendiri,” sindir @J_Aryoko. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.