Yaqut Disentil PBNU, Haedar Nulis Artikel “Negara Milik Semua”

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebut "Kemenag hadiah untuk NU" berbuntut panjang. Berbagai kritikan muncul ke politisi PKB yang juga pentolan NU tersebut. Kritikan tidak hanya datang dari eksternal NU, seperti Muhammadiyah dan Persis. PBNU juga ikut memprotes pernyataan Yaqut itu.

Kehebohan soal "Kemenag hadiah untuk NU" bermula saat Yaqut memberikan sambutan di webinar bertajuk “Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi” yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10). Saat itu, Yaqut bercerita, ada seorang staf menyebut Kemenag adalah hadiah untuk umat Islam. Yaqut membantahnya. Menurut dia, Kemenag didirikan sebagai hadiah bagi NU, yang bersedia mencoret tujuh kata di Piagam Jakarta.

Baca juga : Gus Yaqut Disenggol Tokoh Muhammadiyah

Karena Kemenag spesifik untuk NU, kata dia, wajar jika sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag. "Karena hadiahnya untuk NU," ucap Yaqut, ketika itu.

Dalam sekejap saja, omongan Yaqut menyebar dan bikin heboh. Kanal-kanal berita online mengulas omongan kontroversi itu. Kritikan pun datang dengan cepat.

Baca juga : Askrindo Salurkan Bantuan Mobil Pintar

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir sampai membuat artikel panjang di media massa untuk meluruskan omongan Yaqut. Dalam tulisan bertajuk “Negara Milik Semua”, Haedar tak bisa menyembunyikan kegeramannya atas omongan Yaqut tersebut. Memang dalam tulisan itu, Haedar tak menyebut langsung Yaqut atau Menteri Agama. Tapi, sangat terasa kepada siapa tulisan itu ditujukan.

Kata dia, Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Segenap warga dan elite negeri pun semakin dewasa dalam ber-Indonesia. Ibarat buah, makin matang. Seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi. Namun, masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya, ada menteri yang bilang Kemenag lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya.

Baca juga : 17 Menteri Parpol Jangan Hilang Fokus

"Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan ke-Indonesiaan," tulis Haedar, seperti dikutip di laman resmi Muhammadiyah, kemarin.

Kata Haedar, Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik semua. Pemerintah wajib hadir untuk melindungi seluruh rakyat. Pemerintahan, dari pusat sampai daerah, beserta seluruh institusi yang melekat di dalamnya, harus menjadi milik semua yang mengayomi, memayungi, menyantuni, melayani, dan melindungi semua. Jangan cuma jadi narasi, slogan, dan retorika semata. Tapi miskin dalam tindakan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.