Menkeu : Akses Vaksin Tak Merata, Pemulihan Ekonomi Global Bisa Terhambat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. 

Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

"Hingga kini masih ada negara-negara yang angka vaksinasinya masih kurang dari 3 persen dari jumlah penduduknya, misalnya di negara-negara seperti Afrika," kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya secara virtual di Roma Itali, Minggu (31/10/2021).

Ia mengungkapkan, rata-rata vaksinasi di negara miskin baru 6 persen dari penduduknya. Sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen, atau bahkan mendekati 100 persen. 

"Bahkan banyak dari mereka yang sudah melakukan boosting (vaksin tambahan),” imbuhnya.

Baca juga : Ekonomi Digital Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai.

Menurutnya, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat, namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

"Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti," imbuhnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Duni ini menjelaskan, kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu, sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi.

Hal tersebut kemudian mendorong inflasi tinggi di berbagai negara.

Baca juga : Ketemu PM Australia, Jokowi Bicara Vaksinasi-Pemulihan Ekonomi

"Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut," tutur Sri Mulyani.

Wanita yang kerap disapa Ani ini mengatakan, karena Covid adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

Menurut Menkeu, persiapan untuk pandemi atau pandemic preparedness sangat tergantung pada tiga hal utama. Yakni pertama, apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara.

Kedua, apakah tata kelola akan diatur. Karena saat ini ada WHO (World Health Organization) tetapi dalam hal ini biasanya WHO bicara mengenai standar saja, tapi tata kelola untuk pelaksanaan tidak ada.

Ketiga, dan yang terpenting adalah bagaimana pendanaannya. Disebutkan, dalam G20 disepakati akan ada Joint finance health task force.

Baca juga : Presiden Sebut Penguatan Kerja Sama Kunci Pemulihan Ekonomi

Ada satuan kerja antara Kementerian Keuangan dan kesehatan atau antara Menteri Keuangan dan Kesehatan di bawah G20.

“Tujuannya untuk menyiapkan, prevention, preparedness, dan respons dari pandemi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia,” pungkasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.