Dark/Light Mode

Institusi Di 63 Daerah Tak Patuh Prokes

Pemerintah Pusat Kudu Lebih Galak Ke Pemerintah Daerah

Minggu, 14 November 2021 06:30 WIB
Ilustrasi - Anggota polisi lalu lintas memberikan imbauan mengenai protokol kesehatan. (Foto: Antara).
Ilustrasi - Anggota polisi lalu lintas memberikan imbauan mengenai protokol kesehatan. (Foto: Antara).

 Sebelumnya 
Kedua, mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga adalah dengan menggen­jot program vaksinasi Covid-19 nasional.

“Kita juga mendorong perkuatan posko desa dan kelurahan di level komunitas. Dan juga satu hal yang kami perkuat sekarang karena aktivitas sudah mulai dibuka cukup banyak, maka setiap ruang publik harus memiliki Satgas,” ujarnya.

Netizen kecewa masih banyak institusi di daerah yang justru melanggar prokes. Padahal, institusi menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menjalankan dan disiplin prokes.

Akun @EllyKoro tidak habis pikir dengan institusi Pemerintah yang justru melanggar prokes. Seharusnya, kata dia, institusi di daerah Pemerintah memberi contoh kepada masyarakat dalam menerapkan disiplin prokes.

Baca juga : Cegah Gelombang Ke-3 Covid-19, Pemerintah Tetapkan Kebijakan Lintas Kementerian

“Ini realita, institusi yang seharusnya mem­beri contoh prokes malah sering membuat acara yang melanggar prokes. Otomatis akan ada banyak masyarakat yang mengikuti,” kata @putribaibaba.

Akun @OVinoki mengatakan, terjadinya pe­langgaran prokes di institusi karena lemahnya pengawasan dan perilaku pimpinannya. “Kalau institusi paling atas melanggar, bawahan bi­asanya mengikuti atasannya,” ujarnya.

Akun @ariomalv meminta Pemerintah Pusat menindak tegas daerah-daerah yang institusinya lemah dalam menerapkan prokes. Kata dia, Pemerintah perlu lebih galak lagi ke Pemda.

“Sudah vaksinasi sedikit, prokes hancur lebur,” cetusnya.

Baca juga : Lestari Dorong Pemerintah Masimalkan Potensi Daerah

“Bukan hanya masyarakat abai yang ditindak tapi juga pejabat dan lembaga/institusi yang abai juga harus ditindak lebih keras. Apalagi ada kepala daerah yang seharusnya menjalank­an kebijakan prokes ketat, malah jadi contoh nyata abai prokes,” tutur @abdalloh.

Akun @ZAEffendy mengatakan, kepatuhan prokes masyarakat tercermin dari baiknya pe­rilaku pemimpin.

“Mau rakyat disiplin dan sadar prokes? Jangan ada lagi contoh pejabat/institusi yang langgar kerumunan, tidak jaga jarak dan ber­masker dengan benar,” ungkapnya.

“Mulai dari kepala daerah dan pimpinan in­stitusi/lembaga negara dulu lah. Baru turun ke masyarakat. Kalau mereka saja masih melang­gar prokes, jangan salahkan rakyatnya kalau ikut-ikutan,” sambung @andiplatN.

Baca juga : Lebih Baik Kita Waspada Daripada Nanti Menyesal

Sementara @Toejoehkeliling memaklumi jika masih ada institusi hingga pejabat di daerah yang semakin lemah dalam menjalankan prokes. Sekarang ini, kata dia semua elemen masyarakat dan level Pemerintah serba lelah dan capek menghadapi pandemi yang sudah berlangsung lama ini. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.