DPR: Prajurit TNI Yang Mau Bicara Politik Silakan Pensiun Dulu

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR, Rizki Aulia Natakusumah mempertanyakan netralitas TNI dalam menyikapi demokrasi. 

Hal itu disampaikan Rizki dalam menanggapi peringatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurrachman terhadap prajuritnya agar tidak ikut-ikutan bicara demokrasi.

Dia menduga, persoalan politik bukan cuma jadi bahan gosip warga sipil. Melainkan TNI pun ikut meramaikannya.  

Baca juga : Harga Pertalite Paling Murah Dibandingkan Pesaing

"Pernyataan KSAD tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat umum, diskusi mengenai politik praktis juga nyata ada di tubuh TNI. Artinya makna kebesaran dari dinamika politik nasional yang tak hanya terbatas dikemukakan oleh kalangan sipil, tapi juga militer," kata Rizki dalam keterangannya, Rabu (16/3).

Karena itu, dia meminta Dudung untuk menertibkan prajurit TNI yang ketahuan menggunjingkan persoalan politik di Tanah Air. "Kami perlu tegaskan bahwa sebagai kombatan, para prajurit TNI tidak boleh menyentuh praktik-praktik politik praktis," tegas politisi Partai Demokrat itu. 

"Jika memang mereka memiliki semangat dan kegemaran terhadap perkembangan politik terkini, silakan pensiun dulu dari lembaga TNI," tambahnya. 

Baca juga : Ganjar: Dr R Soeharto Layak Banget Jadi Pahlawan Nasional

Kendati demikian, putra dari pasangan Dimyati Natakusumah dan Irna Narulita itu meminta para pejabat utama korps Baju Loreng juga berkaca. Mereka perlu berhati-hati dalam menyikapi kondisi politik yang ada saat ini. Mengingat tahun 2022 ini merupakan pemanasan untuk menggelar puncak politik di 2024 mendatang. 

"KSAD dan seluruh pimpinan TNI juga harus berhati-hati terhadap arahan mereka kepada prajurit mengenai politik praktis. Mereka tetap harus kritis, sehingga mampu membedakan figur presiden ketika menjadi seorang Kepala Negara, dan ketika presiden menjadi seorang politisi," ungkap dia. 

Pimpinan militer harus jeli dan bijak dalam menjalankan perintah presiden dan pemerintah secara umum. Pasalnya dia menilai setiap perintah atau kebijakan terdapat kepentingan politik penguasa. 

Baca juga : Milan Mau Tanam Ibra Sampai Pensiun

"Kami harus peringatkan TNI itu milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik golongan politik tertentu. Di sinilah sebetulnya para prajurit dan pimpinan TNI harus mampu menafsirkan dengan kritis arahan yang mereka dapatkan. Jangan sampai kepentingan umum yang jauh lebih besar dikorbankan oleh TNI dengan dalih perintah atasan," papar Rizki. 

Sebelumnya, di hadapan ratusan prajurit TNI yang berjejer di Makodam Jaya Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (14/3), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, tidak ada demokrasi di tubuh militer. Demokrasi yang dijunjung TNI hanyalah loyalitas tegak lurus kepada Presiden dan Panglima TNI.

"TNI AD saya minta tidak ikut-ikutan di dalam demokrasi. Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita. TNI AD harus loyal kepada Presiden Republik Indonesia," sebut Dudung, me-warning. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.