Komisi X DPR Dorong Nadiem Belanja Produk Lokal

 Sebelumnya 
Sejalan dengan telah diterbitkannya PP 106 Tahun 2021 dan PP 107 Tahun 2O21 sebagai turunan dari UU 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Otsus Papua, Robert mendesak Pemerintah agar segera mengumpulkan para pihak untuk mempercepat proses pengadaan guru di Papua. 

"Sesuai data dari Kemendikbudristek, Papua dan Papua Barat kekurangan lebih dari 20.000 orang guru SD, SMP, SMA dan SMK, belum termasuk guru PAUD, Sekolah Luar Biasa, maupun tutor paket belajar A, B dan C," kata dia.

Robert menyarankan, pengadaan guru itu dilakukan tidak dengan cara konvensional, karena akan sangat memakan waktu.  Menurutnya, di Tanah Papua hanya ada tiga perguruan tinggi negeri yang memiliki FKIP, yaitu Uncen di Jayapura, Unipa di Manokwari, Universitas Musamus di Merauke. 

Baca juga : Asosiasi Perusahaan Alsintan Dukung Kementan Prioritaskan Produk Anak Bangsa

"Saya meminta Kemendikbudristen dan Kemenag mendukung sekolah-sekolah tinggi teologi yang memiliki prodi S1 pendidikan agama (protestan, katolik, islam) agar mereka membuka prodi D2 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).  Sekolah-sekolah tinggi teologi ini memiliki nilai lebih, karena mampu mendidik para calon guru agar betah bekerja di daerah-daerah terpencil seperti para guru agama," ujar Robert. 

Asal mereka diberikan kesempatan dan tanggung jawab serta dukungan yang diperlukan, yakin Robert, mereka pasti bersedia mendukung Pemerintah mendidikan para guru yang mumpuni untuk Papua, bahkan di daerah-daerah lain yang kekurangan guru di Indonesia.

Robert juga meminta Kementerian Keuangan yang mengelola beasiswa LPDP untuk membuat program khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat serta provinsi-provinsi lain yang SDM-nya masih relatif terbatas. 

Baca juga : Luhut Kerek Target Belanja Produk Dalam Negeri Jadi 500 T

LPDP sejauh ini hanya memberikan beasiswa S2 dan S3 bagi anak-anak muda Indonesia untuk bersekolah di perguruan tinggi yang maju, baik di dalam maupun di luar negeri.

Lebih jauh Robert mengatakan, bahwa dengan sistem yang berlaku sekarang ini di lingkungan LPDP, sangat terbatas jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang bisa memperoleh beasiswa S2 atau S3. Seharusnya yang dilakukan oleh LPDP adalah merekrut para anak muda OAP yang lulus SMA/SMK dengan nilai yang baik, kemudian dipersiapkan selama 6 sampai 12 bulan oleh lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu. 

"Mereka dilatih secara intensif dalam Bahasa Inggris, matematika, berpikir logis, kebangsaan Indonesia, dan ideologi Pancasila, serta pemanfaatan komputer dan akses ke sumber-sumber ilmu pengetahuan di internet. Dengan cara seperti ini, kita bisa mempercepat pengembangan SDM berkualitas tinggi di banyak tempat di Indonesia," sarannya.

Baca juga : Keras! Ancaman Jokowi Ke Pemda, BUMN, Kementerian Yang Ogah Belanja Produk Lokal

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi peringatan kepada Kementerian Pendidikan yang dipimpin Nadiem Makarim. Dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp 29 triliun di kementerian ini, Jokowi menyebut baru Rp 2 triliun yang dilakukan terhadap produk dalam negeri.

"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam Kementerian," kata dia kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).

Jokowi heran pengadaan kursi sampai laptop di sekolahan masih mau diimpor. Padahal, kata presiden, industri lokal sudah bisa membuat semua barang tersebut. "Sudahlah jangan diterus-terusin," tegas Jokowi. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.