Dark/Light Mode

Komisi X DPR Dorong Nadiem Belanja Produk Lokal

Rabu, 30 Maret 2022 14:08 WIB
Agggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal. (Foto: Istimewa)
Agggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Agggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan teguran keras kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) Nadiem Makarim karena masih enggan mengalokasikan belanja di kementerian yang dipimpinnya untuk produk lokal.

Belanja kementerian untuk kursi, bangku, peralatan tulis kantor hingga laptop diperuntukkan untuk barang impor.

"Saya mendukung sikap Pak Presiden yang berikan teguran kepada Kementerian Dikbudristek. Masa keperluan yang begitu banyak, kursi sampai laptop barangnya harus impor," kata Robert di Jakarta, Rabu (30/3).

Robert menjelaskan, Presiden Jokowi sejak lama sudah menginstruksikan agar belanja kementerian dialokasikan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Sayangnya, semangat Jokowi ini tidak ditangkap baik oleh para pembantunya.

Baca juga : Asosiasi Perusahaan Alsintan Dukung Kementan Prioritaskan Produk Anak Bangsa

"Jadi ini Kementerian Dikbudristek ini sepertinya tidak mengerti situasi ekonomi nasional. Presiden dan menteri lainnya berjuang untuk bangkitkan ekonomi dalam negeri, ini kebijakannya malah bersebarangan," katanya.

Lebih lanjut, politisi senior Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, sebagai mitra kerja Menteri Nadiem, dirinya sudah sering mengingatkan agar kebijakan yang dibuat melalui bottom-up, benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat. Bukan kebijakan yang belum terlalu urgent, seperti laptop.

"Seperti guru, ini kan di daerah masih banyak yang kekurangan. Sementara banyak guru kita sekarang ini menjerit karena gajinya sangat rendah. Kurang manusiawi," katanya.

Seperti di daerah pemilihannya, Papua Barat, menurut Robert, itu ternyata sangat kekurangan guru. Akibatnya hampir setengah juta anak-anak Papua saat ini belum mendapatkan pendidikan yang layak karena ketiadaan guru. "Gajinya pun sangat kecil, Rp 1,4 juta. Kalau di Papua mana cukup," katanya.

Baca juga : Luhut Kerek Target Belanja Produk Dalam Negeri Jadi 500 T

Paling menyedihkan, kata dia, sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi negeri yang ada disana masih merupakan peninggalan zaman Soeharto. Justru yang lebih berperan memajukan pendidikan di Papua saat ini adalah sekolah-sekolah swasta. Sayangnya, lagi-lagi, kondisi sekolah swasta pun juga makin memprihatinkan.

"Zaman Pak Harto dulu, yayasan-yayasan (sekolah) swasta ini pun dibantu. Baik yayasan Kristen, yayasan pendidikan Islam,  semua dibantu. Tapi sekarang ini malah tidak ada. Kalaupun ada tapi sangat kecil," keluhnya.

Padahal, lanjut dia, sekolah-sekolah yang saat ini ada di perkampungan kebanyakan merupakan sekolah swasta. "Akhirnya banyak sekolah yang terbengkalai dari SD sampai perguruan tinggi," katanya.

Karena itu, dia menyarankan agar ada perhatian pemerintah pusat atas kondisi sekolah-sekolah yang ada di Papua. Begitu juga terkait persoalan guru yang sampai saat ini kekurangannya masih sangat besar.

Baca juga : Keras! Ancaman Jokowi Ke Pemda, BUMN, Kementerian Yang Ogah Belanja Produk Lokal

Politisi daerah pemilihan Papua Barat ini mengatakan, sebenarnya sudah pernah memberikan masukan kepada Menteri Nadiem saat kunjungan ke Sorong bersama sejumlah pejabat eselon I. Saat itu, dia usul agar ada kebijakan afirmasi terkait pengadaan guru di Tanah Papua. 

Dulu di Papua ada Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Pendidikan Guru Olahraga (SPGO), bahkan sebelumnya ada Sekolah Pendidikan Guru Bawah (SGB). SGB ini mendidik lulusan SD selama 4 tahun untuk menjadi guru.

Sesudah mereka tamat, langsung diangkat menjadi guru. Tidak jarang siswa SPG, SPGO dan SGB sudah memperoleh ikatan dinas dari pemerintah ketika mereka masih dipersiapkan menjadi guru.

"Kalau tidak, ya, selamanya orang Papua tidak akan bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di luar Papua, kalau guru saja sulit," tambah dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.