Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menegaskan, negara punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19. Menjelang masa mudik Lebaran ini, negara pun harus terus meningkatkan vaksinasi booster agar bisa melindungi masyarakat yang pulang kampung.
"Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya usai Komisi IX DPR menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/4).
Anggota Fraksi PDIP itu menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan Pemerintah pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster, risiko terkena Covid-19 rendah sekali. Artinya. semakin banyak rakyat yang sudah booster semakin bagus untuk mereka
"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster," jelas Edy.
Baca juga : Mudik Mau, Vaksin Ogah, Emang Mau Nularin Virus
Ketua PPNI Jawa Tengah itu mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum booster harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test.
Untuk penggunaan vaksin halal sebagaimana mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (31/3), Edy menegaskan, permintaan umat Islam itu adalah hal yang sangat wajar. Sepatutnya Pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.
"Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang nggak suka kalau kemudian rakyat kita Muslim lalu menggunakan vaksin halal," kata dia.
Edy menambahkan, saat ini posisi Pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan. Namun, karena semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga : Polda Metro Gelar Vaksin Booster Di GBK Besok
"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal, jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya ada, harus halal. Tapi, kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan, ya seadanya," kata dia.
Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menambahkan, permintaan umat Islam akan penggunaan vaksin halal merupakan tuntutan yang sangat wajar. Namun, karena kondisi saat ini serba mendesak, penggunaan vaksin apa pun masih bisa diterima.
"Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal. Tapi, kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar, bisa digunakan vaksin dari produk apapun," ucapnya.
Dia mencontohkan bagaimana pada tahap awal pandemi, kebutuhan obat insulin sangat besar dan pada saat itu tidak ada pilihan sama sekali. Disinggung pula tujuan vaksin adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal hingga 70 persen.
Baca juga : Menko Perekonomian: Transisi Ke Mobil Listrik Sebuah Keharusan
"Herd immunity itu sudah terjadi belum? Ini dulu disimpulkan. Kalau sudah terjadi, saya kira ini sudah hal biasa. Maka saya kira pilihan vaksin halal menjadi sebuah pilihan ketika mayoritas penduduk kita beragama Islam. Saya kira DPR sebagai representasi rakyat harus mengakomodir kepentingan rakyat banyak, kalau itu dimungkinkan. Itu kan kebutuhan dasar manusia juga, bahwa dia aman nyaman dari sisi religinya," sambungnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/1), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia mengatakan, akan mengupayakan semaksimal mungkin dan menegaskan akan meninjau kembali supaya masyarakat Muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal. “Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali. Karena, intinya pada tahun 2022 ini, kecuali vaksin merah putih, tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru,” ucapnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
